Aktivis PILAR Audiensi Wakil Ketua Komite II DPD RI Terkait PT SBA

31 January 2020 03:28
Aktivis PILAR Audiensi Wakil Ketua Komite II DPD RI Terkait PT SBA
Aktivis PILAR melakukan audiensi dengan Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh berlangsung di Hotel Oasis. (Aljawahir/Trans89.com)
.

ACEH BESAR, TRANS89.COM – Aktivis PILAR melakukan audiensi dengan Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh pada Rabu malam tanggal 29 Januari 2020.

Audiensi berlangsung di Hotel Oasis untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA).

Perwakilan PILAR yang berjumlah 8 orang dipimpin Ketua Himpunan Mahasiswa Lhoknga, Riski Mubarak Alkam.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI, Abdullah Puteh mengatakan, kunjungan dirinya berserta anggota Komite II ke PT SBA dalam rangka untuk memastikan pengelolaan sampah atau limbah PT SBA.

“Saya tidak tahu sama sekali terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat 2 kecamatan tersebut dan menyesalkan karena informasi terlambat diperolehnya,” kata Puteh.

Namun demikian, setelah dirinya mendengar penjelasan dari Kordinator PILAR Muhammad Faidzal Rizki, mendukung gerakan mahasiswa.

“Saya mendukung gerakan mahasiswa untuk penyelamatan lingkungan Kecamatan Lhoknga dan Leupung,” ujar Puteh.

Dementara Riski Mubarak Alkam menyerahkan dokumen Ikrar Jantho yang dibacakan dan telah ditandatangani Bupati Aceh Besar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar pada tanggal 27 November 2019 lalu.

“Dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan Bapak Abdullah Puteh untuk membuktikan bahwa permasalahan PT SBA adalah masalah serius yang harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Riski.

Ia menjelaskan, Abdullah Puteh selaku Anggota DPD dan Tokoh Aceh di Jakarta dapat menyuarakan aspirasi kami ke pusat.

“PT SBA merupakan BUMN, maka penting untuk menyampaikan ini dalam forum-forum nasional, karena kerusakan lingkungan hidup yang diduga disebabkan oleh PT SBA sudah tidak dapat ditolerir lagi,” jelas Riski.

Riski juga menyebutkan kepada Puteh, bahwa sekarang paniti khusus (Pansus) penyelamatan lingkungan Lhoknga dan Leupung DPRK Aceh Besar sudah terbentuk dan sedang bekerja.

“Kami menunggu hasilnya. Oleh karena itu kami meminta semua pihak untuk menghormati proses ini,” sebut Riski.

Dalam penjelasannya sebagai Anggota DPD, Puteh akan mendalami dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang diwakili oleh PILAR ini kepihak terkait termasuk ke Kementerian terkait.

“Pada prinsipnya, investasi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Dalam hal ini PT SBA harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar,” jelas Puteh.

Lanjut Puteh, PT SBA tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat.

“PT SBA harus mendengar dan memenuhi tuntutan masyarakat kecamatan Lhoknga dan Leupung. Investasi penting untuk membuka lapangan kerja dan meningkat perekonomian, namun investasi juga harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Puteh. (Alja/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya