100 Hari Kerja Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM Nusantara Unjuk Rasa Depan Istana Negara

31 January 2020 03:15
100 Hari Kerja Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM Nusantara Unjuk Rasa Depan Istana Negara
Aksi BEM Nusantara menyikapi evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, berlangsung depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prsetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara diikuti sekitar 100 orang peserta aksi dipimpin Dinno Ardiansyah menyikapi evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, berlangsung depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, menagih janji 100 hari kerja pak D, #suara tuhan, #100 hati, #revolusi. Negara kini tempat maksiat. Sang pendusta masih berpaling.

Massa tergabung dalam BEM Nusantara antara lain, Universitas Trisakti, UIN Jakarta, Universitas Yarsi, Universitas Sahid, Universitas Muhammadiyah, Universitas Uhamka, Universitas YAI.

Orasi Dinno Ardiansyah mengatakan, kami datang disini meminta kepada kepada agar audensi dengan kami, jika tidak mau audensi maka kami akan menginap disini dan Kementerian Pendidikan telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah.

“Kasus Semanggi 1 dan 2 yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu itu bukan pelanggaran HAM, itu salah besar. Sampai dengan saat ini pihak Istana masih juga belum mau menerima kita, dan kita berharap mahasiswa disini bertambah lebih banyak,” kata Dinno.

Menurut Dinno, hari ini kita berkumpul sebagai bagian dari momentum 100 hari Jokowi-Amin untuk mengelevaluasi dan mendiskualifikasi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Hari ini sudah 2020, sudah banyak para pejabat negara manjadi rakus yang telah mengambil hak-hak masyarakat, banyak sekali maling yang mengambil hak masyarakat sebanyak Rp13 triliun, dimana rakyat telah dibohongi dengan kasus BPJS. Oleh sebab itu, Menteri Kesehatan juga harus didiskualifikasi,” tutur Dinno.

Dinno menyebutkan, ada Jaksa Agung yang mempunyai hak menentukan tragedi Semanggi 1 dan 2 bukan pelanggaran berat, dan Jaksa seperti ini juga harus didiskualifikasi.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran Ham yang terjadi di Indonesia. Kami menilai telah matinya demokrasi di Indonesia, hal tersebut dapat kita lihat sendiri dengan dilakukannya penghadangan terhadap mahasiswa yang akan bergerak menuju Istana,” sebut Dinno.

Terjadi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan karena mahasiswa ingin melakukan long mars menuju depan Kantor Sekretaris Negara (Sekneg), Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya