Mahasiswa FKIP Tolak Kenaikan SPP, Ini Jawaban Rektor Uncen

29 January 2020 15:57
Mahasiswa FKIP Tolak Kenaikan SPP, Ini Jawaban Rektor Uncen
Aksi damai mahasiswa FKIP di gedung Rektorat Uncen Perumnas 3, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. (Panji S/Trans89.com)

JAYAPURA, TRANS89.COM – Aksi damai disertai pemalangan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) diikuti sekitar 50 orang peserta aksi dipimpin B Helebx Enggalim, berlangsung di gedung Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) Perumnas 3, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (28/1/2020).

Massa aksi membawa pamflet bertuliskan 3 tuntutan, sgera turunkan SPP yang melambung tinggi di 9 Fakultas, segera lakukan pelantikan dan Ray Organisasi Kabesma Uncen, segera jelaskan secara tertulis MoU yang dibuat oleh Polda Papua dengan Rektor pada tahun 2018 lalu.

Orasi B Helebx Enggalim mengatakan segera turunkan SPP yang terlalu melambung tinggi yang sangat membebani kami Orang Asli Papua (OAP).

“Segera lakukan pelantikan dan Ray organisasi kembali Kabesma Uncen. Batalkan dan tinjau kembali MoU yang dibuat oleh Polda Papua dengan Rektor pada tahun 2018 lalu. Kami tidak ingin pihak kepolisian ikut campur dan berada di lingkingan kampus Uncen,” kata Helebx.

Massa aksi kemudian bergerak menuju gedung Rektor Uncen dan diterima Rektor Uncen Apolo Safanpo menyampaikan, untuk SPP dirinya juga heran kenapa mahasiswa minta turun harga sedangkan kami sudah turunkan dari tahun 2018.

“Ada laporan dari mahasiswa kalau SPP naik. Tidak ada SK Rektor tentang kenaikan uang SPP,” papar Apolo.

Menurut dia, mungkin ada kesalahan dari pihak Bank dan kami sudah memanggil pihak Bank untuk berbicara agar masalah ini terselesaikan.

“Untuk membayar SPP, kami harap menggunakan kartu SPP yang lama, jadi yang baru mungkin ada kesalahan dari Bank,” tutur Rektor Apolo.

Ia menjelaskan, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Kabesma) Uncen sesuai dengan anggaran dasar, itu independen, semua prosedur dan tahapan sudah di atur dalam anggaran dasar.

“Oleh sebab itu, saya tidak bisa intervensi. Saya sudah rapat dengan semua BEM sebanyak 5 kali. Saya tidak bisa menentukan kapan di lantik, karena itu tugas dari Kabwsma,” jelas Apolo.

Dirinya menyebutkan, bagaimana mau pelantikan kalau 9 fakultas belum menjadi satu, kalian adalah saudara, jadi diharapkan segera 9 fakultas ini bicara secara baik-baik.

“Organisasi kemahasiswaan ini sangat penting, kalau barang ini tidak ada bagaimana kita mau belajar jadi pemimpin. Saya minta paling lambat dalam bulan ini saja kita selesaikan masalah-masalah ini, jangan paksa saya intervensi karena semua adalah hak mahasiswa,” sebut ektor Apolo.

Apolo mengtakan, 8 bulan masalah ini belum selesai, apa yang kalian pikirkan, segera laksanakan rapat dan selesaikan masalah ini.

“MoU berisi beberapa butir, yaitu teman-teman dari Fakultas Hukum yang mau praktek ke Polres atau Polda, mereka harus mempunyai MoU baru bisa di laksanakan. Ada kelas-kelas dari kepolisian agar MoU di gunakan oleh mahasiswa,” katanya.

Lanjut Apolo, polisi menjalankan tugas keamanan dan pengamanan, jangan menduga MoU sebagai kerja sama dengan Polisi sebagai pertahanan kampus.

“Hari ini kami akan minta Biro Hukum untuk menulis secara tertulis agar MoU di batalkan. Terima kasih banyak atas aspirasi yang telah di sampaikan dengan baik,” tambah Rektor Apolo.

Setelah mendengar penyampaian Rektor Uncen, para peserta aksi membubarkan diri. (Panji/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya