DPRD Polman Gelar RDP Tindaklanjuti Aspirasi Pedagang Ikan Pasar Wonomulyo

29 January 2020 09:09
DPRD Polman Gelar RDP Tindaklanjuti Aspirasi Pedagang Ikan Pasar Wonomulyo
RDP Komisi II DPRD Polman menindak lanjuti aspirasi pedagang ikan pasar Wonomulyo, berlangsung diruang aspirasi DPRD, Jalan Andi Depu, Takatidung, Kabupaten Polman, Sulbar (Acho Mapinnawang/Trans89.com)

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Polewali Mandar (Polman) menindak lanjuti aspirasi pedagang ikan pasar Wonomulyo dihadiri sekitar 40 orang, berlangsung diruang aspirasi DPRD, Jalan Andi Depu, Takatidung, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (28/1/2020).

Hadir di RDP tersebut, Ketua Komisi II DPRD Polman Rahmadi Anwar, Wakil Ketua Komisi II DPRD Polman Mulyadi, Sekretaris Komisi II DPRD Polman Karmi, Anggota Komisi II DPRD Polman Hilal, Ibrahim S, Abd Manaf Idroes dan Jayadi Aryskha Masdar, Kepala dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Peindakop) dan UMKM Polman Agusnia Hasan Sulur, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Polman Budi Utomo Abdullah, Camat Wonomulyo Umbar, Kepala Pasar Wonomulyo Supono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wonomulyo (APPW) Syarifuddin serta para pedagang ikan pasar Wonomulyo.

Ketua Komisi II DPRD Polman, Rahmadi Anwar ucapkan puji syukur kepada Allah, karena pada hari ini kita berkumpul di ruang aspirasi rakyat untuk membahas tentang polemik yang terjadi dipasar Wonomulyo.

“Karena kami mendapat laporan dari salah seorang penjual ikan yang menyampaikan aspirasinya tentang adanya perlakuan diskriminasi kepada mereka tentang adanya batasan jumlah ikan dan jenis ikan yang tidak boleh dijual oleh pedagang dari luar Wonomulyo. Maka melalui kesempatan ini, saya ingin mengdengarkan keluhan dari Korlap penjual ikan tentang apa yang menjadi kejanggalan sehubungan dengan aturan yang telah dibuat Camat Wonomulyo,” ucap Rahmadi.

Koordiantor lapangan (Korlap) penjual ikan pasar Wonomulyo mengatakan, adanya pembatasan jumlah ikan dan jenis ikan yang harus dijual dipasar Wonomulyo, dimana ketika ada pedagang dari luar Wonomulyo membawa ikan yang sama dengan ikan yang dijual dipasar Wonomulyo tidak boleh dijual.

“Apakah surat keputusan APPW yang dikeluarkan oleh camat sudah sesuai dengan prosedur persuratan yang resmi, karena didalam surat tersebut tidak dilampirkan NIP Pak Camat,” katanya.

Sementara Camat Wonomulyo, Umbar menjelaskan, terkait Ketua Asosiasi dan Kepala Pasar Wonomulyo itu resmi, karena ada SK yang telah kami buatkan.

“Mengenai surat yang kami buat yang tidak tertera NIP itu adalah merupakan surat resmi dan benar, namun itu adalah kesalahan dari staf kami yang membuat surat tersebut,” jelas Umbar.

Menurut dia, dirinya sangat menyayangkan hal ini, karena bapak dan ibu langsung melapor ke DPRD, dimana beberapa kali kami mengundang ke kantor, namun dari bapak dan ibu tidak ada yang menghadiri undangan tersebut, sehingga kami tetap menjalankan aturan yang telah kita sepakati sebelumnya.

“Aturan dan kesepakatan yang telah kami buat itu sudah sejak tahun 2010 dan telah berjalan dengan baik. Hari pasar yakni Minggu dan Rabu bebas, namun diluar dari pada hari tersebut tidak boleh pedagang dari luar untuk menjual eceran (harus menjual ke pengepul) yang sudah ditetapkan dalam surat kesepakatan tersebut,” tutur Umbar.

Kepala Pasar Wonomulyo, Supono mengtakan, dirinya menjabat kepala pasar baru sekitar 1 bulan.

“Jadi saya mengikuti semua aturan yang sudah ada. Saya menganggap bahwa aturan yang ada ini sudah disepakati semua, sehingga mari kita ikuti saja aturan yang sudah ada,” katanya.

Ketua APPW, Syarifuddin menyatakan, selama ini apa yang kami lakukan tentang aturan di pasar Wonomulyo adalah kami tetap berpedoman pada aturan yang telah dibuat.

“Dari pihak kami beberapa kali mengirim undangan kepada pedagang ikan diluar Kecamatan Wonomulyo namun tidak pernah dihadiri, sehingga dari pihak kami tetap menjalankan aturan yang telah dibuat pada tahun 2010,” ujar Syarifuddin.

Kadis Koprendikop dan UMKM Polman, Agusnia Hasan Sulur mengatakan, kita sudah mendengarkan apa tang telah disampaikan camat, kepala pasar dan ketua asosiasi.

“Kami dari Disperindagkop menginginkan pada hari ini kita mendapat solusi yang baik tentang polemik ini dan harus diatur dengan baik, karena kapan tidak diatur pasti akan ribut. Kita berbicara tentang data, bisa saja pedagang dari luar Wonomulyo tidak terdata,” kata Agusnia.

Ia menjelaskan, mengenai asosiasi pedagang ini, kami termasuk dalam pembentukan asosiasi ini dengan tujuan ada wadah yang bisa memfasilitasi para pedagang ketika ada aspirasi dari pedagang.

“Kami dari Disperindagkop menginginkan agar pasar Wonomulyo manajemennya harus diatur dengan baik dan mengharapkan dukungan dari semuanya. Disperindagkop menyatakan bahwa aturan-aturan harus tetap ada, namun harus kita ramu dengan baik, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi,” jelas Agusnia.

Kepala Bapenda Polman, Budi Utomo Abdullah mengatakan, setelah kami mendengar apa yang terjadi, dirinya ingin kembalikan hal tentang kewenangan, dimana kewenangan pengaturan pasar itu adalah camat, jadi camat berhak untuk mengatur pasar, sehingga tidak terjadi kesemrawutan.

“Tentang pembatasan-pembatasan juga mereka sudah mengkaji sebelum diumumkan. Sebenarnya aturan tentang kesepakatan-kesepakatan tersebut masih bisa dirubah, yang penting didalamnya tidak terdapat diskriminasi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Budi.

Sekretaris Komisi II DPRD Polman, Karmi menjelaskan, sekarang ini adalah dunia pasar bebas, jadi siapapun berhak untuk menjual dan berapapun banyaknya barang bisa dijual.

“Sekarang ini ada di pasar Wonomulyo ada aturan pembatasan dan menyebabkan keributan, sehingga menurut saya aturan yang ada di pasar Wonomulyo dihilangkan saja,” jelas Karmi.

Tanggapan Kepala Bapenda, Budi mengatakan, terkait dengan pasar bebas kalau kita berlakukan, sistem pasar bebas itu akan lebih kacau, karena pedagang besar akan berkuasa dan pedagang kecil itu akan hancur.

“Sehingga dari saya, Bapenda harus tetap ada aturan yang mengatur hal tersebut, sehingga bisa berjalan dengan baik,” kata Budi.

Kesimpulan hasil RPD, tetap menggunakan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada larangan kepada pedagang ikan yang berasal dari luar Kecamatan Wonomulyo untuk menjual meskipun diluar hari pasar pada Hari Rabu dan Minggu, tetapi menyerahkan kepada pengepul yang telah ditentukan. Mengenai transaksi harga diatur oleh pengepul dan pedagang dengan catatan tidak ada yang merasa dirugikan. (Acho/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya