Pembangunan Samsat Mamuju Rp2,3 Miliar Mangkrak, Muslim Desak BPK dan BPKP Perwakilan Sulbar Untuk Audit Investigatif

28 January 2020 21:30
Pembangunan Samsat Mamuju Rp2,3 Miliar Mangkrak, Muslim Desak BPK dan BPKP Perwakilan Sulbar Untuk Audit Investigatif
Proyek pembangunan gedung untuk Kantor UPTD Samsat Mamuju menggunakan dana APBD Tahun 2019 yang melekat di BPKPD Provinsi Sulbar. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

MAMUJU TRANS89.COM – Memasuki awal tahun 2020 masih ada proyek pembangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) belum rampung, sehingga belum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sebagai fasilitas pelayanan publik.

Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Sulbar, Muslim Fatillah Aziz. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

Seperti proyek pembangunan gedung untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Mamuju menggunakan dana APBD Tahun 2019 dengan nilai pagu paket Rp2.329.000.000,00 dan nilai harga perkiraan sementara (HPS) paket Rp2.328.998.831,28 yang melekat di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar.

Pekerjaan kontruksi tersebut dimenangkan oleh CV Sikamasei yang hingga kini belum rampung 100% sehingga pemanfaatan fasilitas gedung kantor tersebut belum bisa dipergunakan oleh pihak Samsat Mamuju.

Ketika dikonfirmasi pihak CV Sikamasei, M Nur mengatakan memang bentuk kontruksi sudah seperti ini, faktornya dari segi anggaran yang tidak cukup.

“Konstruksi bangunan sudah seperti ini, faktornya dari anggaran tidak cukup bahkan banyak yang ditambah sesuai permintaan pihak teknis,” kata Nur dengan enteng.

 

Sementara Ketua LSM Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulbar, Muslim Fatillah Aziz angkat bicara terkait pembangunan gedung Kantor UPTD Samsat Mamuju.

“Perencanaan dan pelaksaannya proyek tersebut tidak maksimal, sehingga bangunan tersebut mangkrak alias tidak rampung 100%,” ujar Muslim.

Muslim menyebutkan, kami dari LAK Sulbar mendesak BPK dan BPKP Perwakilan Sulbar untuk melakukan audit investigatif terhadap mangkraknya pembangunan Samsat Mamuju.

“Kami mendesak BPK dan BPKP Perwakilan Sulbar untuk melakukan audit investigatif dan menduga proyek tersebut ada potensi kerugian negara dalam pelaksanaannya,” sebut Muslim. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya