Ketua BPK RI Buka Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik di Manado

28 January 2020 22:20
Ketua BPK RI Buka Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik di Manado
Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna membuka kegiatan workshop implementasi penegakan kode etik BPK, berlangsung di Ballroom Hotel Four Point, Kota Manado, Sulut. (Eddy Gani/Trans89.com)

MANADO, TRANS89.COM – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Agung Firman Sampurna membuka kegiatan workshop implementasi penegakan kode etik BPK di hadiri sekitar 200 orang peserta, berlangsung di Ballroom Hotel Four Point, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (28/1/2020).

Sambutan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan, workshop implementasi kode etik BPK ini di selenggarakan agar kita bisa memberikan masukan kepada BPK apabila ada pertanyaaan yang tidak sesuai dengan aturan BPK.

“Kehadiran Ketua BPK RI di Sulut ini mendandakan adanya hubungan yang baik antara Pemprov Sulut dengan BPK,” kata Gubernur Olly.

Ia berharap di tahun 2020 tidak ada pelanggaran mengenai kasus keuangan daerah dan sesuai kode etik dari BPK, sehingga pelaksanaan pemerintahan di Sulut ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Hal itu agar semua penyelenggaraan program pemerintahan di Sulut ini berjalan dengan baik dan pemerataan pembangunan di Sulut ini merata,” ujar Olly.

Selanjutnya sambutan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan, di era pemerintahan Presiden Jokowi ini, BPK mempunyai visi yang baru, yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

“Hal itu sesuai dengan Peratutan BPK Nomor 4 tahun 2018, yaitu berisi nilai-nilai dasar, kewajiban dan larangan anggota BPK maupun pemeriksa BPK, jenis sanksi yang dijatuhkan oleh MKKP apabila kewajiban dan larangan tersebut dilanggar,” papar Agung.

Menurut dia, untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 30 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) diatur dengan Peraturan BPK.

“Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti,” tutur Agung.

Ia menjelaskan, dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur mengenai pembentukan MKKE yang menjalankan tugasnya sesuai nilai dasar BPK dengan berkedudukan di Kantor BPK Pusat.

“MKKE beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademisi dan 1 orang dari unsur profesi,” jelas Agung.

Dirinya menyebutkan, adapun masa jabatan Anggota MKKE 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan,” sebut Agung.

Agung juga mengungkapkan, dalam Peraturan BPK ini diatur mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Anggota MKKE, fungsi, tugas, dan wewenang MKKE dan Tim Kode Etik, kewajiban dan larangan Anggota MKKE dan Tim Kode Etik, Panitera, tata cara pemeriksaan pelanggaran kode etik serta putusan dan pelaksanaan putusan.

“Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dan saling mendukung, sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ungkap Agung.

Dilanjutkan diskusi panel bersama MKKE dengan pokok pembahasan, pengembalian uang, barang dan fasilitas lain. Sanksi bagi anggota, nilai intergritas, cakupan pemeriksaan, nilai profesionalisme, nilai idependent dan subjek yang diatur. (Eddy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya