Buruh di Kutim Tolak RUU Omnibus Law, Minta DPRD Tandatangani Petisi dan Ikut Menolaknya

25 January 2020 02:59
Buruh di Kutim Tolak RUU Omnibus Law, Minta DPRD Tandatangani Petisi dan Ikut Menolaknya
Aksi massa gabungan dari GMNI, SBSI, SPSI, PPMI, SPS di simpang tiga Jalan Pendidikan lalu ke pusat perkantoran Bukit Pelangi di gedung DPRD Kutim, Jalan Awang Syahrani, Kecamatan Sangata Utara, Sangatta, Kabupaten Kutim, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)

KUTAI TIMUR, TRANS89.COM – Unjuk rasa massa gabungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Serikat Pekerja Sangatta (SPS) Kutim diikuti 80 orang peserta aksi dipimpin Aleks Bajo, Kamis (23/1/2020).

Massa aksi berkumpul di simpang tiga Bengalon, Jalan Soekarno Hatta kemudian menuju ke simpang tiga Jalan Pendidikan lalu ke pusat perkantoran Bukit Pelangi di gedung DPRD Kutai Timur (Kutim), Jalan Awang Syahrani, Kecamatan Sangata Utara, Sangatta, Kabupaten Kutim, Kalimantan Timur (Kaltim).

Orasi Aleks Bajo menolak adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja di karenakan ada enam hal mendasar yang menjadi target operasi Omnibus Law.

“Keenam point itu, menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing (TKA) unskill atau kemampuan rendah, fleksibilitas pasar kerja, jaminan sosial terancam hilang dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha,” ujar Aleks.

Selain itu, Aleks juga mendesak DPRD Kutim membuat peraturan daerah (Perda) untuk kesejahteraan buruh perkebunan.

“Kami minta DPRD Kutim membuat Perda bagi para buruh perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Aleks.

Masa aksi diterima anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi dan David Rante untuk dilaksanakan audiensi dan pembahasan tuntutan aksi damai.

Hadir di audiensi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kutim Maswar, anggota Komisi D DPRD Kutim Basti Sangga Langi, David Rante, Asmawardi, Wakapolres Kutim Kompol Mahwan, Ketua SBSI Kutim Bernandus Apong Ala Andre, Wakil Ketua PPMI Tabrani Yusuf, Ketua SPS Hadi Supiansyah, perwakilan GMNI Aleks Bajo dan Ketua SPSI Kutim Yunus.

Penyampaian Ketua Komisi D DPRD Kutim, Maswar mengatakan, untuk saat ini kami akan menyampaikan aspirasi kepada pemrintah pusat.

“Untuk RUU (omnibus Law) itu bukan ranah kami dan kami akan mendengarkana aspirasi dari rekan-rekan semuanya,” kata Maswar.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Kutim, Kristo menuturkan, kami dari Aliansi Mahsiswa Kutim menolak RUU Omnibus Law.

“Segera membuat Perda kelapa sawit tentang buruh,” tutur Kristo.

Aleks Bajokan menyebutkan, terkait aksi damai hari ini bukan hanya di Kutim saja, akan tetapi di sel├╣ruh Indonesia untuk menolak RUU Omnibus Law.

“Kami berharap kepada anggota DPRD Kutim untuk mengirim penolakan tentang RUU Omnibus Law, bahwa terkhususnya buruh di Kutim menolak terhadap RUU tersebut,” sebut Aleks.

Ketua SBSI Kutim, Bernandus Apong Ala Andre, menurut kami, bahwa RUU tersebut sangat merugikan kaum buruh dan ketenagakerjaan.

“Maka dari itu kami menyatakan sikap menolak RUU tersebut,” tutur Bernandus.

Wakil Ketua PPMI Kutim, Tabrani Yusuf menjelaskan, di Kutim ini banyak sekali para buruh yang menerima upah yang sangat minim dan kami juga menyatakan sikap menolak tentang RUU Omnibul Law.

“Kami berharap untuk bersama-sama DPRD Kutim untuk menandatangani petisi penolakan RUU Omnibus Law. Di RIU Omnibus Law untuk jaminan sosial akan di hilangkan dan ini yang sangat kami takutkan terkhususnya buruh di Kabupaten Kutim,” jelas Tabrani.

Tanggapan Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langi ucapkan terimakasih atas terhadap rekan-rekan semuanya atas aspirasinya, dan secara pribadi kami menolak tentang RUU Omnibus Law yang kami rasa merugikan pekerja terkhususnya buruh.

“Mari kita sepakati dan untuk membuat petisi serta menandatangani secara bersama untuk menolak RUU Omnibus Law dan kita akan kirim ke DPR RI, dikarenakan disahkan atau tidak disahkannya itu bukan ranah DPRD di daerah akan tetapi keputusan DPR RI di Jakarta,” ucap Basti.

Kemudian tanggapan anggota DPRD Kutim, David Rante menyampaikan, untuk tuntutan para rekan-rekan semuanya akan kami sampaikan ke pemerintah pusat.

“Untuk pembahasan Omnibus Law, pemerintah pusatlah yang berhak membahas dan mengesahkan ataupun tidak di sahkan,” papar David.

Adapun penyampaian tuntutan yang diminta massa aksi kepada DPRD Kutim untuk dikirimkan ke Komisi IX DPR RI, yakni pertama, kita meminta sikap DPRD Kutim secara institusi bersama kami untuk menolak RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja.

Kedua, kami meminta kepada DPRD Kutim melalui institusi DPRD Kutim untuk menyampaikan Kepada DPR RI segera menarik seluruh draf naskah RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja dan menolak untuk melakukan pembahasan.

Ketiga, kami meminta DPRD Kutim segera menyusun Perda khusus tentang buruh perkebunan kelapa sawit yang hari ini menjadi persoalan yang sangat serius.

Keempat, kita meminta DPRD Kutim segera menyusun Perda Outsourcing untuk melindungi pekerja di Kabupaten Kutim.

Lima, apabila dalam waktu 7 hari surat ini tidak di sampaikan ke DPR RI oleh DPRD Kutim dengan bukti pengiriman kepada seluruh organisasi yang tergabung dalam Aliansi ini, maka kami akan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPRD Kutim. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya