Aksi Kamisan Makassar ke 62 Depan Monumen Mandala Terkait UU ITE

25 January 2020 03:12
Aksi Kamisan Makassar ke 62 Depan Monumen Mandala Terkait UU ITE
Aksi Kamisan Makassar ke 62 dari Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) berlangsung depan Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel. (Rinto Atmoko/Trans89.com)

MAKASSAR, TRANS89.COM – Aksi Kamisan Makassar ke 62 dari Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) diikuti 4 orang peserta aksi dipimpin Azzahra Damayanti berlangsung depan Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (23/1/2020).

Agenda aksi Kamisan Makassar menyikapi bertambahnya jumlah korban Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beberapa warga di Sulsel juga dijadikan tersangka karena mengkritik Presiden RI dan Polri melalui media sosial (medsos) ketika marak aksi penolakan UU KPK di beberapa kota di Sulsel pada September 2019 lalu.

Massa aksi Kamisan Makassar membentangkan spanduk bertulisakan, aksi Kamisan Makassar, serta membawa payung hitam bertuliskan, tuntaskan tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2, tuntaskan peristiwa 1965, tuntaskan pelanggaran HAM di Aceh, tuntaskan tragedi 13-15 Mei 1998. Hari perempuan HAM dan amnesty internasional, #saveDosenRamsiah #savedemokrasi.

Pernyataan sikap aksi Kamisan Makassar, Azzahra Damayanti mengatakan, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat setiap orang harus dilindungi oleh negara.

“Karena itu, penyidikan terhadap Dr Ramsiah, Sudarto dan sejumlah korban UU ITE lainnya di Indonesia, termasuk di Sulsel harus dibatalkan,” kata Azzahra.

Azzahra meminta Polres Gowa memberi kejelasan hukum mengeluarkan SP3 atas kasus yang dituduhkan ke Dr Ramsiah.

“Kami mendesak pemerintah segera merevisi UU ITE, karena memiliki rumusan tindak pidana yang sangat lentur dan meluas. Akibatnya, penggunaan pasal-pasal di dalamnya oleh aparat penegak hukum menjadi tidak presisi dan eksesif,” pinta Azzahra.

Azzahra juga mendorong revisi UU ITE dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas 2020 oleh DPR RI dengan memperhatikan agar pemerintah menghapus seluruh pasal pidana yang duplikasi dan berpotensi overkriminalisasi.

“Perubahan UU ITE harus sejalan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RKUHP yang juga sedang dalam tahap pembahasan revisi diana UU ITE harus memperjelas mekanisme pengaturan blocking dan filtering konten,” ujar Azzahra.

Azzahra menyebutkan, batasan konten atau muatan internet, termasuk bagaimana prosedur pembatasan dan mekanisme pemulihannya harus diatur dengan tegas serta jelas.

“Hal ini jangan sampai UU ITE menjadi musuh demokrasi karena melanggar kebebasan dan hak asasi manusia (HAM),” sebut Azzahra. (Rinto/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya