FSPMI unjuk Rasa di DPRD Pelalawan Tolak RUU Omnibus Law

23 January 2020 15:59
FSPMI unjuk Rasa di DPRD Pelalawan Tolak RUU Omnibus Law
Aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menolak RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja, di kantor DPRD Pelalawan, Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. (Tony Wijaya/Trans89.com)

PELALAWAN, TRANS89.COM – Unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diikuti sekitar 200 orang peserta aksi dengan koordiantor lapangan (Korlap) Yudi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law cipta lapangan kerja, di kantor DPRD Pelalawan, Jalan Sultan Syarif Hasyim, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (22/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tolak Omnibus Law, tolak kenaikan BPJS, tolak RUU cipta lapangan kecelakaan.

Tuntutan massa aksi, Yudi mengatakan, jangan menghilangkan aturan upah minimum kepada buruh, karena dalam RUU Omnibus Law akan menerapkan upah perjam dengan kata lain pekerja yang kurang dari 40 jam dalam seminggu, maka secara otomatis pemberian gaji yang diterima buruh di bawah upah gaji minimum dalam setiap bulannya.

“Jangan menghilangkan pesangon karena dalam RUU Omnibus Law, pesangon akan dihilangkan sementara dalam UU Nomor 13/2003 tentang ketenagarjaan di atur bahwa besaran pesangon adalah maksimal 9 bulan dan bisa di kalikan 2 untuk jenis PHK (pemutusan hubungan kerja) tertentu,” kata Yudi.

Menurut dia, fleksibelitas pasar kerja aotsourcing dan buruh di kontrak di perluas serta fleksibelitas pasar kerja di tafsirkan tidak ada kepastian kerja juga pengangkatan karyawan tetap dalam hal ini outsourcing di bebaskan produksi.

“Lapangan pekerjaan di Indonesia sangat berpotensi akan di isi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), sedangkan dalam UU Nomor 13/2003 bahwa pengunaan TKA hanya boleh untuk pekerja yang memenuhi ketarampilan. Dalam UU Omnibus Law semua persyaratan tersebut dihapuskan sehingga TKA dapat bekerja bebas di Indonesia.

Ia menjelaskan, jaminan sosial terancam hilang dengan skema tersebut di atas jaminan sosial terancam hilang khusus jaminan tua, jaminan pansiun, hal ini akibat dari sistem kerja fleksibel.

“Menghilangkan sangsi pidana dalam RUU Omnibus Law ada wacana menghilangkan sangsi pidana bagi pengusaha, menolak kenaikan BPJS kesehatan dengan pertimbangan membuat daya beli masyarakat akan jatuh,” jelas Yudi.

Massa aksi disambut Ketua DPRD Pelalawan Ade Sukemi bersama anggota DPRD Sozifao Hia, Mustiar dan Abdullah, Asisten 1 Setda Kabupaten Pelalawan Helmi, Kasat Intelkam Polres Pelalawan AKP Amriadi.

Ketua DPRD Pelalawan Ade Sukemi menyampaikan, sebagai Ketua DPRD Pelalawan akan mengantarkan langsung ke DPR RI terkait aspirasi dari FSPMI Pelalawan dan aspirasi para buruh akan ditinjaklanjuti ke pemerintah pusat sesuai konteks.

“RUU Omnibus Law adalah keputusan dari pemerintah pusat dan bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Demi kesejahteraan rakyat dan buruh kami siap mendukung dan memperjuangkannya. (Tony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya