Kunker Ketua KPK di Sulbar, Firli: Sekarang KPK Lebih Utamakan Pencegahan

22 January 2020 22:25
Kunker Ketua KPK di Sulbar, Firli: Sekarang KPK Lebih Utamakan Pencegahan
Kunker Ketua KPK RI ke Provinsi Sulbar berlangsung di ruang auditorium lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Pemberantasan korupsi membutuhkan kebersamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri.

Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. KPK ajak pemerintah daerah aktif lakukan aksi pencegahan korupsi sebagai kerja kolaboratif antar semua elemen.

Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk pertama kalinya sebagai kunjungan awal menjabat sebagai Ketua KPK dalam rangka strategi penguatan pencegahan korupsi di Sulbar maju dan bermartabat tahun 2020 yang berlangsung di ruang auditorium lantai IV kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu (22/1/2020).

Turut hadir Gubernur, Kejati, Kapolda, Ketua DPRD, Bupati se-Sulbar, Kepala BPN, Kanwil Agama, unsur Pimpinan TNI, unsur BPK, unsur BPKP, pimpinan OPD se-Sulbar serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri memaparkan penguatan strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan strategi nasional (Stranas) pemberantasan Tipikor.

“KPK dulu dengan sekarang berbeda, sekarang KPK lebih mengutamakan pencegahan tetapi tidak menghilang proses penindakan, itu akan tetap ada,” ujar Firli.

Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strnas Pencegahan Korupsi (PK) merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi PK di Indonesia.

“Tugas KPK sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 junto (jo) UU Nomor 10 tahun 2015 jo UU Nomor 19 tahun 2019, yaitu tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi Tipikor, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” tutur Firli.

Ia menjelaskan, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tipikor, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tipikor.

“Selain itu, juga tindakan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” jelas Firli.

Sementara Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar melaporkan kepada Ketua KPK, kami melakukan pencegahan jauh lebih banyak hasilnya di sini.

“Kasus temuan diserahkan ke AFIF dengan tujuan fungsi pencegahan berjalan. Apabila AFIF menyerahkan kembali ke kami, baru kami akan proses,” kata Kapolda.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar Darmawel Aswar menuturkan, prinsip kami di sini sangat haus akan arahan pimpinan KPK tentang pencegahan Tipikor, karena kami tidak lagi bangga jika di dalam satu provinsi banyak terjadi korupsi.

“Sesuai arahan presiden, penegakan hukum tak asal menggigit, upayakan secara preventif dan tentunya dengan pencegahan, sehingga tidak menghambat investor yang akan masuk,” tutur Kajati.

Selanjutnya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengucapkan atas nama masyarakat Sulbar kami Pemerintah Provisni (Pemprov) Sulbar ucapkan selamat datang atas kedatangan Ketua KPK RI di Sulbar.

“Mohon kiranya bapak Ketua KPK dapat memberikan arahan tentang pencegahan Tipikor dalam strategi pembangunan yang bermartabat,” ucap Gubernur.

Terpisah, Advokat Hukum Kamiruddin Al Islam P menyambut positif kunker Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri dalam rangka menjalankan Stranas PK di daerah khususnya di wilayah Provinsi Sulbar yang malaqbiq.

“Stranas PK merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan acuan Kementerian, Lembaga, Pemda,dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan Tipikor,” ujar Kamiruddin.

Lanjut Kamiruddin, Stranas PK ini terdiri 11 aksi berfokus 3 sektor strategis yakni perizinan dan penanaman modal, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Sehingga penguatan Stranas PK mampu memberi dampak nyata dan konstruktif bagi masyarakat,” tambahnya. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya