FSPMI Unjuk Rasa di DPRD Kalsel Terkait RUU Omnibus Law
BANJARMASIN, TRANS89.COM – Unjuk rasa Dewan Pimpina Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja diikuti sekitar 100 orang peserta aksi dengan koordinator lapangan (Korlap) Zulfikr dan Gani Fansyah dengan penanggungjawab Yoeyoen Indharto dan Santo.
Aksi DPW FSPMI berlangsung di Kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Senin (20/1/2020).
Massa aksi diterima Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Ibrahim dan Firman Yusi untuk lakukan mediasi dengan para massa.
Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menolak kenaikan tarif BPJS yang mana sudah mencapai 100% tahun 2020 kado kenaikan tarif BPJS.
“Tolak Omnibus Law, dengan hadirnya Omnibus Law kita makin tergerus yang berdampak ke upah kita dan pola kerja dengan upah perjam akan menggerus upah minimum,” tegas Yoeyoen.
Menurut dia, kita jangan mau lagi ditipu banyak perusahaan yang melimpahkan ke Outsorsing (kontrak kerja), justru yang parahnya banyak perusahaan BUMN yang memakai tenaga Outsorsing. Dan tolong anggota dewan dengarkan dan sampaikan beberapa hal kepada kami.
“Omnibus Law pekerjaan yang berpotensi semua lini yang tenaga kerja asing (TKA) kasar, silahkan masuk ke Indonesia dengan membawa skill. Kami memperjuangkan anak cucu kami, anak cucu kalian. Belum tentu anak cucu kita anak, cucu kalian jadi PNS dan TNI/Polri,” tutur Yoeyoen.
Ia menyebutkan, presiden kita, Joko widodo juga sudah menyampaiakan 100 hari kerja Ombus Law akan kelihatan kerjanya.
“Tiga bulan kedepan juga kita lihat hasilnya dan kita juga akan kepung Kantor DPRD Kalau memang tidak ada hasilnya. Jaminan sosial kita juga akan punah, kita kejar berapa banyak tenaga kerja kita yang belum masuk BPJS ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih belum pasti,” sebut Yoeyoen.
Dirinya bertanya, kenapa TNI/Polri dana pensuinnya masih memakai dana APBN, itu yang menggerus uang negara, karena kalau mereka sudah pensiun maka mereka adalah rakyat biasa, bukan lagi di tanggungan pakai dana APBN.
“Kalau gaji mereka memakai APBN, wajar, karena mereka masih abdi negara dan aparatur negara. Kalau BUMN bersih swasta, nggak mungkin macam-macam. Kita tekankan bahwa kita bukan pecundang, kita petarung bukan pejuang media sosial (medsos), kita sangat jelas selalu turun dan menggerakan buruh-buruh kita,” ujar Yoeyoen.
Tanggapan Anggota DPRD Prov Kalsel, Ibrahim mengatakan, kami sudah bertemu langsung dengan Komisi IX DPR RI tentang pembahasan kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri dan juga BPJS Ketenagakerjaan.
“Kemarin kita sudah mendengar bahwa tidak akan ada kenaikan tarif BPJS kelas 3 mandiri, tetapi kesepakan kita dihianati, karena dari itu Komisi IX DPR RI juga membentuk paniti khusus (Pansus) untuk membahas kelanjutan tentang iuran BPJS kelas 3 mandiri yang dalam hal ini sudah dihianati,” kata Ibrahim.
Ibrahim mengungkapkan, kasus lain juga kami sudah mengirimkan surat kepada Kementrian Ketenagakerjaan terkait PT Kalimantan Agung, dan kami juga tidak hanya menyerahkan, namun juga menyampaikan aspirasi-aspirasi tenaga kerja lokal yang ada di Kalimantan tentang tenaga kerja lokal kita,
“Kami siapkan argumen untuk memperkuat disana nantinya. Kami akan membawa aspirasi para buruh FSPMI ke pusat dan berjanji akan memperjuangkannya disana. Kami sangat menghargai aspirasi dari kawan-kawan buruh semua, dan Insya Allah kita sama-sama akan memperjuangkannya di DPR RI,” demikian Ibrahim. (Ari/Nis)
