Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan MoU Instansi di Sulbar Terkait Aset

17 January 2020 00:34
Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan MoU Instansi di Sulbar Terkait Aset
Rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama MoU antara Kejati dengan Pemprov Sulbar serta instansi vertikal lainnya di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abd Malik Patanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) serta instansi vertikal lainnya dihadiri sekitar 70 orang tamu undangan di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Jalan Abd Malik Patanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Kamis (16/1/2020).

Sambutan Asisten III Bidang Administrasi Sekretariat Provinsi (Setprov) Sulbar, Djamilah mengatakan, kegiatan ini membahas persiapan penandatanganan MoU Kejati Sulbar bersama instansi vertikal, dimana diharapkan Kejati bisa menghadirkan di satu tempat yang menyatukan seluruh instansi vertikal se-Sulbar.

“Setiap perkara harus adanya surat perkara khusus, dimana hal ini telah dilaksanakan Kejati Sulsel dan akan diperbaharui lagi karena di Sulbar sudah ada Kejati sendiri. Dan ini sangat terbantu untuk penyelamatan aset dan kerugian daerah serta negara disaat kesulitan,” kata Djamilah.

Menurut dia, tentang rencana pelaksanaan penandatanganan MOU, dilaksanakan serentak di tempat pelaksanaan yang akan dikordinasikan dan semua pimpinan harus menghadiri acara tersebut.

“Rencana kegiatan akan dipublikasikan dan semoga dapat dijadikan contoh oleh provinsi lainnya yang dapat menyatukan seluruh instansi vertikal di Sulbar,” tutur Djamliah.

Asdatun Kejati Sulbar, Nelson Butar Butar menyampaikan, rencana pada hari Kamis 23 Januari 2020 tempat yang disiapkan untuk penandatanganan MoU adalah di Anjungan Pantai Manakarra, namun akan diinformasikan lebih lanjut jika ada suatu kendala.

“Rencana tempat cadangan untuk penandatanganan MoU adalah ruang pola Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar. Diharapkan dengan penandatanganan MoU ini dapat menjaling kerjasama yang baik antar instansi vertikal yang ada di Sulbar,” paparnya.

Kepala Biro Umum Setprov Sulbar, Syarifuddin mengharapkan dengan diadakannya penandatanganan MoU dapat membantu Biro Umum dalam mengambil kendaraan yang belum dikembalikan, karena berbagai cara sudah dilakukan Biro Umum akan tetapi belum juga berhasil sampai dengan saat ini.

“Untuk tempat di Kantor Gubernur Sulbar yang mendukung adalah di Lantai IV Kantor Gubernur, apabila batal dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim menjelaskan, persoalan yang ditemui semenjak Sulbar berdiri pada tahun 2004 sampai dengan sekarang ini adalah masalah yang sering muncul adalah perdata yaitu aset yang belum bisa dikembalikan ke provinsi.

“Dengan adanya penandatanganan diharapkan tata kelola pemerintahan semakin baik untuk ke depanya. Kelembagaan DPRD akan mengintenskan komunikasi di jajaran Forkopimda agar terjalin kerjasama yang baik demi kemajuan Sulbar,” jelasnya.

Kabid Hukum Polda Sulbar, AKBP Burhanuddin mengharapkan dengan adanya penandatanganan MoU dapat terjalin kerjasama yang baik di seluruh instansi di Sulbar.

“Dari pihak Kepolisian selalu siap membantu dalam memback up masalah pengamanan,” kata AKBP Burhanuddin.

Kepal Biro Hukum Setprov Sulbar, Bujaerami Hasan mengatakan, sebelumnya sudah dibentuk MoU dengan Kejati Sulselbar, akan tetapi karena sekarang sudah berdiri Kejati Sulbar, maka dengan ini kita akan membuat MoU baru.

“Diharapkan dengan penandatanganan MoU yang baru ini, Kejati Sulbar dapat membawahi payung hukum yang ada di Sulbar,” katanya.

BNNP Sulbar, Sumarni menuturkan, untuk BNN sudah pasti mengikuti kegiatan tersebut.

“Namun hal ini sesuai jalur hukum BNNP mengarah ke Kejaksaan,” tuturnya.

Kakum KOrem 142 Tatag, Mayor Chk Bungah AK menyampaikan, dalam hal ini mendukung pada kegiatan ini, karena aset milik TNI mengarah aset milik negara akan tetapi pihak TNI sebenarnya memiliki pengacara sendiri.

“Di Kodam pernah meminta bantuan dan kerjasama dengan pihak Kejati terkait hukum Perdata. Kami mendukung dengan kegiatan ini, namun tetap akan menyampaikan kepada pimpinan,” paparnya.

Dengan adanya kegiatan penandatanganan MoU, kedepannya dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik bagi seluruh instansi di Sulbar. Untuk penandatanganan MoU akan dilaksanakan di Anjungan Pantai Manakarra pada Kamis tanggal 23 Januari 2020 mendatang. (Ibrahim/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya