Komite Kamisan Malang Raya Aksi Solidaritas Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi

17 January 2020 18:21
Komite Kamisan Malang Raya Aksi Solidaritas Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi
Aksi Komite Kamisan Malang Raya dalam rangka aksi solidaritas untuk para pejuang tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi depan Balaikota Malang, Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jatim. (Awin D/Trans89.com)

MALANG, TRANS89.COM – Aksi Komite Kamisan Malang Raya diikuti sekitar 20 orang peserta aksi dipimpin Pram dalam rangka aksi solidaritas untuk para pejuang tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi depan Balaikota Malang, Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (16/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, solidaritas Tumpang Pitu, kami marah. Bubarkan DPR, tangkapi semua koruptor maling uang rakyat. Menagih janji Nawacita, penggusur harus dikubur, tambang harus tumbang, warga Tegalrejo melawan.

Orasi Pram mengatakan, jika Tumpang Pitu rata tak lagi menjulang, air laut bercampur limbah, bagaimana bila bencana tsunami datang. Bukan kami berharap tsunami, kami hanya berpikir skenario terburuk jika tak ada Tumpang Pitu sebagai penahan alami, mau jadi apa orang-orang yang hidup disana.

“Persoalan tambang memang tidak ada habisnya. Didalam area pegunungan Tumpang Pitu yang dipercayai masyarakat sebagai tempat berlindung dibabat habis atas izin korporasi besar dalam negeri. Tambang emas di Gunung Tumpang Pitu yang berlokasi pada daerah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, disebut-sebut sebagai tambang emas di Pulau Jawa,” kata Pram.

Menurut dia, kelestarian masyarakat dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan nelayan ini telah terenggut saat perubahan status pegunungan Tumpang Pitu yang semula hutan lindung kemudian menjadi hutan produksi.

“Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya di Banyuwangi oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk dari sejak tahun 2012, telah menyebabkan berbagai krisis sosialekologis di 5 Desa di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi,” tutur Pram.

Ia mengungkapkan, puluhan warga menolak tambang telah dan diduga menjadi korban kriminalisasi oleh aparat keamanan negara serta kualitas lingkungan hidup terus merosot tajam.

“Sejak 7 Januari 2020 hingga hari ini, warga Desa Sumber Agung mendirikan tenda untuk menghalangi aktivitas lanjutan tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang akan menyasar bukti Salakan. Padahal bukit tersebut benteng terakhir, warga berlindung dari tsunami. Pantai Pancer di Dusun Pancer, Desa Sumberagung yang berdekatan dengan Tumpang Pitu pernah dilanda tsunami tahun 1994 dan menimbulkan korban jiwa 229 orang,” ungkap Pram.

Dirinya menjelaskan, Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga menetapkan pantai selatan di Banyuwangi termasuk Pancer, Pulau Merah dan kawasan Tumpang Pitu yang berbatasan dengan Samudera Hindia tergolong zona rawan gempa disertai tsunami di Pantai Selatan Jawa.

“Warga Sumberagung telah merasakan kerugian dampak pertambangan emas diantaranya memicu penurunan kualitas lingkungan hidup desa mereka. Dalam pandangan ekologisosial, eksploitasi alam atas dasar kebutuhan, konsumerise atau antroposentris dapat dipatahkan seiring kepentingan apa pada eksploitasi itu. Manifestasi tentang pembangunanisme selalu dipakai dalam logika korporasi untuk pembentukan perspektif positif, tapi mengorbankan rakyat yang hidup pada kawasan terdampak konflik,” jelas Prma.

Pram menyebutkan, secara sederhana, kita dapat menganalisis dari kasus Tumpang Pitu Vs PT Merdeka Copper Gold adalah persoalan penindasan manusia antar manusia lainnya. Tentang siapa yang dapat mengendalikan dominasi dan tentang siapa yang harus melawan dominasi. Diduga negara atau pemerintahan daerah telah menjadi instrumen penindasan ini dengan dibantu dengan oknum aparat Kepolisian dan TNI.

“Akumulasi kapital dan investasi telah banyak merenggut beberapa kehidupan rakyat tak berpunya. Dalam rencana pembangunan jangka panjang hal tersebut akan semakin diperkuat. Lemahnya pemantauan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan juga pengadilan kejahatan ekologi yang dilakukan korporasi telah menjadi wajah kuno dari persoalan HAM hingga saat ini,” sebut Pram.

Lanjut Pream, beberapa industri akan terbangun setiap rakyat akan siap tergusur, dengan ini kami Komite Aksi Kamisan Malang mengajak untuk bersolidaritas bersama dalam mengawal penegakan HAM dalam menciptakan keadilan yang kita impikan bersama.

“Orasikan suara-suara politikmu rebut kembali kehidupan yang tercuri sebelumnya,” tambah Pram. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya