KAHMI Gelar Dialog Publik Kepemimpinan Daerah di Sulbar

17 January 2020 21:32
KAHMI Gelar Dialog Publik Kepemimpinan Daerah di Sulbar
Dialog publik kepemimpinan daerah dalam rangka menghadapi pilkada yang diselenggarakan pengurus MW KAHM Sulbar di Cafe Banua Beach, Jalan Abd Malik Patanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. (Aaron/Trans89.com)

MAMUJU, TRANS89.COM – Dialog publik kepemimpinan daerah dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) yang diselenggarakan pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW-KAHMI) Sulawesi Barat (Sulbar) dihadiri sekitar 60 orang peserta di Cafe Banua Beach, Jalan Abd Malik Patanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Jumat (17/1/2020).

Penyampaian Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan, jangan saling menjatuhkan satu sama lain di dalam berpolitik khusunya di wilayah Sulbar.

“MPAD secara keluruhan sudah ditandatangani di seluruh wilayah yang akan melaksanakan pilkada. Oleh karena itu, kita semua, mari turut melaksanakan Pilkada dengan jujur dan baik,” kata Rahmat.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati (Wabp) Mamuju, Irwan SP Pababari menjelaskan soal kepemimpinan, dari 287 ribu masyarakat Mamuju, orang yang layak di labeli sebagai pemimpin haruslah orang memiliki nilai pandang lebih dari masyarakat biasa.

“Seperti orang yang memiliki wawasan dan inteligensi yang lebih dan orang yang dapat menginspirasi orang banyak. Sejatinya, seorang pemimpin juga harus memiliki nilai kepantasan, bahwa dirinya layak menjadi pemimpin, dan pemimpin sejatinya adalah orang yang memiliki imajinasi ke depannya dan dapat membawa perubahan yang lebih baik,” jelas Irwan.

Menurut dia, politik adalah bagaimana seseorang dapat membawa perubahan bagi daerah dan masyarakat yang akan dipimpinnya.

“Terkait Kalimantan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, maka Provinsi Sulbar adalah provinsi penyanggah. Oleh karena itu, harapan saya, pemimpin yang layak sangat dibutuhkan Provinsi Sulbar,” tutur Irwan.

Kemudian anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang mengatakan, pemimpin yang layak disebut sebagai pemimpin adalah orang yang dapat memilah saran dan masukan dari masyarakat.

“Termasuk dapat menerima saran dari kerabatnya sendiri yang akan dituangkan baik itu dalam aturan maupun perintah,” kata Hatta.

Berikutya Rektor Universita Tomakaka (Unika) Mamuju, Syahril menyatakan, pemimpin adalah orang yang memiliki inovatif dan cerdas hingga mampu merubah daerah yang akan dipimpinnya.

“Membangun masyarakat agar memilih pemimpin yang cerdas, akomodatif dan memiliki filosofi yang luas agar Kabupaten Mamuju menjadi lebih maju dan baik,” ujar Syahril.

Ketua Presidium Wilayah KAHMI Sulbar, Djamil Barambangi menjelaskan, KAHMI memiliki peran yang besar untuk mengusung calon pemimpin ke depannya dan dirinya mengharapkan kepada seluruh anggota KAHMI tidak boleh mengusung politik fanatik person.

“Saya sebagai Ketua wilayah KAHMI berharap untuk pemimpin yang terpilih nantinya dapat mengenal dan berinovasi terkait sumber daya alam (SDA) yang dimiliki seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sulbar dan mengaharapkan siapapun pemimpin yang akan terpilih, program yang harus dilaksanakan yaitu drainase dan penerangan di tiap jalan, sehingga Kota Mamuju dalam bidang tata kota pasti akan lebih baik,” jelas Jamil.

Sementara Direktur Sulbar TV yang juga MW Presidium KAHMI Sulbar, Naskah M Nabhan menyampaikan, kepekaan adalah modal penting untuk menjadi seorang pemimpin dan dirinya yakin, seluruh almuni HMI sudah sangat mengetahui hal tersebut.

“Modal lain yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang selalu mau mengupgrade diri, sehingga memiliki wawasan yang luas. Seorang yang layak dianggap sebagai pemimpin adalah seseorang yang membawa kedamaian dan bukan memicu perpecahan,” papar Naskah.

Ketua HMI Cabang Manakarra, Sopliady menyebutkan, tolak ukur kita almuni HMI adalah gagasannya didalam mengambil keputusan.

“Oleh karena itu, harapan saya kepada senior saya yang sudah ada di posisi birokrasi memberikan perhatian kepada anggota HMI lainnya,” sebut Spoliady.

Komisioner KPU Sulbar, Syaid Usman mengatakan, integritas penyelanagara adalah satu hal yang mutlak dalam pelaksanaan pilkada dan seluruh proses pentahapan yang telah dilaksanakan harus baik.

“Kami sebagai KPU telah menyusun sistem yang sangat ketat, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan. Kami sadar di KPU sendiri banyak dihuni oleh kader-kader HMI, dan saya sebagai salah satu Komisioner KPU menjamin netralitas. Sebagai pihak penyelenggara ingin menegaskan, khsusnya buat calon petahana, 6 bulan sebelum pelaksanaan pilakda, petahana tidak boleh melakukan mutasi ASN dan kebijakan, hal tersebut akan langsung dapat tindakan seperti diskualifikasi,” kata Syaid. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya