Ojol NKRI Bersatu Minta Kemenhub Terbitkan Payung Hukum Berpihak ke Mereka

16 January 2020 02:25
Ojol NKRI Bersatu Minta Kemenhub Terbitkan Payung Hukum Berpihak ke Mereka
Aksi Ojol NKRI Bersatu di Kantor Kemenhub RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Ojek Online (Ojol) NKRI Bersatu diikuti sekitar 100 orang peserta dipimpin Igun Wicaksono dan Ari Nuprianto, di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, payung hukum (legalitas) Ojol harga mati. Ojol bukan sapi perah aplikator kapitalis. Ada kerugian Netriliunan rupiah atas potongan pajak driver Ojol se-Indonesia.

Elemen yang tergabung di Ojol NKRI Bersatu, Tekab, Kuman, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojol.

10 orang perwakilan massa dipimpin Igun Wicaksono diterima Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub RI Budi Setiadi yaitu, Fikri Nurul Hafid-Jawa Timur (Jatim), Firmansyah Fadel B-Kalimantan Timur (Kaltim), Jibran-Bekasi, Miftahul Huda-Lampung, Arif-Bandung, Naseh-Subang, Afandi-Yogyakarta, Yohannes Ben-DPP Garda, M Bashir Wiliarto-DPP Garda.

Firmansyah Fadel B mengucapkan terima kasih sudah di terima oleh pihak Kemenhub khususnya Dirjen Perhubungan Darat, kami meminta kepada pihak Kemenhub mewakili pemerintah untuk segera mensahkan Undang-Undang (UU) atau payung hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan Ojol di seluruh Indonesia.

“Kami juga meminta agar tarif Ojol disesuaikan kepada daerah saja, jangan perzonasi, karena sangat merugikan Ojol. Penerimaan Ojol yang ada di daerah-daerah sudah sangat padat, kami meminta agar di berikan kuota atau di batasi,” ucap Fadel.

Selanjutnya Fikri Nurul Hafid meminta legalitas, tarif dan perekrutan. Intinya ada 3, agar kesejahteraan para driver Ojol semakin baik dan rasa keadilan didapatkan oleh masyarakat kecil.

“Kita adalah bagian masyarakat di Jatim. Kita mengadu sampai akhirnya ke pusat. Semoga ada jalan keluar dalam masalah ini,” pinta Fikri.

Kemudian Miftahul Huda menuturkan, secara umum tuntutan kami sama seperti yang sudah di sampaikan rekan-rekan kami, namun masalah legalitas, kami semua komunitas Ojol ingin mendapatkan kepastian dalam aturan untuk melindungi kami, dan soal kuota, kami ingin minta kepastian aturan ini.

“Kita berharap pemerintah bisa membuat regulasi agar masalah data ini bisa terdata secara baik. Aplikator Maxim yang jelas-jelas melanggar. Kita ingin Kemenhub segera menggambil tindakan tegas, karena jelas-jelas melanggar aturan. Saya sudah melaporkan masalah ini kepada KPPU, karena jelas adanya persaingan usaha tidak sehat,” tutur Miftahul.

Tanggapan Dirjen Hubdat Kemenhub RI, Budi Setiadi menyampaikan, terkait aplikasi Maxim, kita sudah melakukan upaya seperti dengan menyampaikan surat kepada Kementerian Kominfo sebagai lembaga pemantau aplikasi dengan berisi surat teguran kepada Maxim.

“Dari pihak Kominfo bisa melakukan penutupan aplikasi atas surat rekomendasi dari Kemenhub. Namun kita akan terus pantau aplikasi Maxim ini, apakah masih melanggar ketentuan,” papar Budi.

Menurut dia, Peraturan Menteri (Permen) tentang masalah tarif dalam evaluasi di Ditjen Perhubungan Darat, kalau rekan-rekan ingin meminta per provinsi, namun perlu di lakukan kajian dan dukungan dari teman-teman, karena asosiasi online tidak hanya satu, karena banyak perkumpulan.

“Jadi kami harus menimbang semua kepentingan dan daya beli masyarakat. Masalah kemitraan, saya sudah bertemu Sekjen Kementrian Tenaga Kerja, yakni menyampaikan bahwa beliau akan membantu namun untuk keputusan tersebut dan itu ada di tangan Kemenakertrans,” tutur Budi. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya