Berikan Perlindungan Kerja, KPU dan Bawaslu Pasangkayu Tandatangani Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan

16 January 2020 15:26
Berikan Perlindungan Kerja, KPU dan Bawaslu Pasangkayu Tandatangani Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan
Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad, Ketua Bawaslu Ardi Trisandi bersama Kepala BPJS Sulbar, Imam M Amin melakukan penandatanganan perjanjian bersama tentang perlindungan jaminan sosial kepada penyelenggara dan pengawas Pilkada serentak 2020 Pasangkayu, di Aula kantor KPU, Jalan Ir Soekarno, Salunggadue, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Dalam rangka memberi perlindungan jaminan sosial kepada tenaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang berstatus tenaga honorer dan adhoc, BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat (Sulbar), KPU dan Bawaslu Pasangkayu lakukan penandatanganan kerjasama penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara dan pengawas Pilkada Pasangkayu 2020.

Acara penandatanganan kerjasama yang dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Imam M Amin, Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad dan Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi dan puluhan tamu undangan, berlangsung di Aula kantor KPU, Jalan Ir Soekarno, Salunggadue, Kabupaten Pasangkayu, Kamis (16/1/2020).

Dalam sambutan Ketua KPU Pasangkayu, Syahran Ahmad mengapresiasi program jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Bagaimanapun, resiko kerja yang akan dilakukan puluhan penyelenggara dimulai pada tingkat kecamatan hingga dusun sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan saat bekerja dilapangan menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini,” ujar Syahran.

Dirinya mewakili teman-teman di lembaga KPU mengucapkan terimakasih atas kerjasama dalam rangka memberikan jaminan keselamatan kerja kepada tenaga adhoc termasuk tenaga honorer.

“Kerjasama dengan BPJS sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya termasuk pada tahun kemarin yang juga merupakan tahun pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Tahun ini KPU akan melanjutkan serta melakukan secara aktif,” kata Syahran.

Ia menjelaskan, jika tahun kemarin kerjasama masih sedikit masif, Insyalllah tahun ini kita akan lebih dari itu, bagaimana koordinasi berkelanjutan sehingga lebih maksimal dan aktif.

“Karena kerjasama juga dilakukan secara lembaga yang dimulai dari pusat hingga ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini,” jelas Syahran.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi, sebagai tenaga pengawas tidak jauh beda tingkat resiko kerjanya dengan tenaga penyelenggara, hanya saja perbedaan ada di tugas dan fungsi.

“KPU penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawasan pemilu yang juga tersebar diseluruh desa yang ada di Pasangkayu,” ungkap Ardi.

Ardi meyakini, dengan adanya jaminan keselamatan kerja dan kematian yang telah melindungi para pengawas dalam Pilkada serentak tahun ini, akan memberikan semangat kerja yang lebih maksimal, sehingga dalam melakukan pengawasan dengan target yang telah ditentukan bersama.

“Alhamdulillah, kita bersama melekatnya jaminan sosial ini kepada pengawas kami di lapangan bisa menambah spirit dan kualitas kerja sebagai pengawas sebagai yang inginkan bersama terciptanya Pilkada yang berintegritas,” kata Ardi.

Diakhir acara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar Imam M Amin juga mengapresiasi kesediaan dari lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu untuk memberikan perlindungan kerja, baik kepada tenaga adhoc maupun honorernya, yang nantinya akan bekerja melebihi jam kerja dikarenakan tahapan pemilu.

“Penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS akan menghadapi resiko kerja yang cukup besar, apalagi yang ditugaskan di daerah terpencil dengan jarak yang jauh dan medan yang berat tentunya,” tutur Imam.

Dirinya menyebutkan, bila diantara mereka yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, akan mendapatkan santunan kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, dan bila mengalami sakit karena kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan hingga pulih total, sedangkan bila peserta program ini meninggal dunia meski bukan kecelakaan kerja, akan mendapatkan santunan kematian yang bernilai sekitar Rp24 juta.

“Jadi, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bukan hanya dalam selama beraktifitas dan perjalanan pulang pergi saja, tetapi ketika sudah terdaftar sebagai peserta akan mendapatkan perlindungan diluar dari itu,” sebut Imam. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya