Lima Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Depan Istana Negara

15 January 2020 17:58
Lima Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Depan Istana Negara
Aksi Gabungan Presidium Serikat Buruh di Taman Pandang depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. (Andre Handrianto/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Gabungan Presidium Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) diikuti sekitar 800 orang peserta aksi dipimpin M Hory, Dedi Sudrajat, Lilis M dan Fahry, Bambang Getero di Taman Pandang depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Elemen yang tergabung, KSBSI (Konfedarsi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSPN (Konfeferasi Serikat Pekerja Nasional) dan KSARBUMUSI (Konfederasi Serikat Serikat Buruh Muslimin Indonesia).

Serikat Buruh menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang akan dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Buruh menilai RUU omnibus law yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dianggap merugikan kelas pekerja.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tolak omnibus law yang merugikan buruh, tolak upah murah, tolak omnibus law stop penindasan terhadap buruh, tolak omnibus law stop diskriminasi terhadap buruh, jangan karena investasi kau korbankan rakyat sendiri.

Orasi Heru mengatakan, omnibus law membuat masyarakat mengalami kehancuran dengan RUU yang dibuat oleh pemerintah, tujuannya bagus untuk membuat lapangan pekerjaan cuma isinya membahayakan untuk kaum buruh.

“Ada satu hal pemerintah mengatakan bahwa upah pekerja dibayar perjam. Jika upah perjam diterapkan, buruh tidak akan pernah sesuai mendapat upah minimum. Apabila UU diterapkan, maka akan berdampak merugi untuk buruh, apabila presiden tidak menanggapi aksi kita, kami akan berjanji akan menurunkan masa yang lebih banyak,” kata Heru.

Haris menuturkan, ada beberapa point yang menjadi ancaman, seperti upah kerja dibayar perjam dan sebagaionya.

“Kita akan terus mengawal keputusan pemerintah yang akan menjadi UU sampai tanggal 20 Januari di DPR RI,” tutur Haris.

Lilis menyatakan, di dalam UU tidak ada membahas tentang perempuan, maka hari ini kita harus melakukan perlawanan.

“Hak perempua saat ini tidak di indahkan, mari kita lawan,” ujar Lilis.

Sunardi menyampaikan, perjuangan hari ini bukan untuk kita akan tetapi untuk memperjuangkan anak cucu kita 20 tahun yang akan datang. Perjuangan tidak gampang, tapi kalau gara-gara tidak dibayar oleh pengusaha, kita harus turun kejalan, maka kita akan laksanakan.

“Ini adalah perlawanan kita para buruh, dan hari ini kita akan buktikan bahwa buruh bersatu akan melawan kezoliman pemerintah. Apa yang dilakukan pemerintah dengan adanya UU tetapi dipersilahkan dia berurusan dengan pengusaha akan tetapi buruh harua diperhatikan,” papar Sunardi.

Aris mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi ancaman, seperti upah kerja dibayar perjam.

“Pemerintah yang akan menjadi UU sampai tanggal 20 Januari 2020 di DPR RI,” kata Aris.

Saipul Bahri Anshori menyatakan, hari ini kita menyeruakan nasib anggota kita yang berjumlah satu juta.

“Ketika pemerintah tidak melibatkan kita dalam rancangan UU tersebut, kita akan melakukan aksi terus menerus, agar mereka tahu bahwa kita menolak akan ketidakadilan pemerintah terhadap buruh Indonesia,” ujar Saipu.

Budi Hardianto menjelaskan, indikasi terjadi degradasi aturan perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja dan buruh dengan tidak dilibatkanya SP/SB dan ketidaktransparanan pemerintah menimbulkan kecurigaan bahwa omnibus law UU cipta lapangan kerja hanya untuk kepentingan investasi semata, tetapi mendegradasi atau menurunkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh.

“Hal ini melansir statement statement pemerintah dan berita berita di media masa dengan konsep easy hiring dan easy firing (perekrutan mudah dan penembakan mudah) yang didalamnya berisi flexibelitas jam kerja. Nilai pesangon diturunkan bahkan dihilangkan. TKA (tenaga kerja asing) lebih dipermudah, upah bulanan jadi upah perjam, masa kerja kontrak lebih lama, peniadaan sanksi pidana kepada pengusaha,” jelas Budi.

Indrayana menyampaikan, kita harus melawan pemerintah karena merugikan para buruh, pemerintah belum ada kepastian untik ciptakan tenaga kerja, kita harus dilibatkan dalam proses RUU, buruh cinta damai dan kita tidak akan merusak karena kita menyampaikan aspirasi dengan tertib.

“Kalau UU sudah di undangkan dan masuk dalam lembaran negara, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, paling kita membuat uji materi. Sebelum UU muncul kita harus lawan agar ada pertimbangan kedepan. Presiden pada saat pemilihan bahasnya Nawacita tetapi mana untuk buruh,” papar Indrayana.

Adiwiyono menyebutkan, buruh tidak dilibatkan dalam RUU tersebut.

“Apabila kita harus turun, kita wajib turun sampai darah penghabisan, karena ini untuk anak cucu kita, kita lawan sekuat tenaga, kita rakyat buruh,” sebutnya. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya