Fungsi Pelabuhan Tanasa di Pasangkayu Tidak Maksimal

15 January 2020 22:26
Fungsi Pelabuhan Tanasa di Pasangkayu Tidak Maksimal
Kondisi dermaga pelabuhan Tanasa di Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Arham Bustaman/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Pelabuhan Tanasa di desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Di areal pelabuhan ini terdapat bangunan kantor, gudang dan ruang tunggu yang tidak terawat. Juga dibangun gudang besar milik pemerintah daerah yang melintang membelah jalan.

Kondisi sejumlah bangunan terlihat hancur dan tertutupi rerumpatan seperti tidak terurus. Ditambah lagi, kaca jendela banyak pecah serta lampu penerang jalan semuanya juga rusak.

Sehingga, semua pihak berharap pelabuhan ini dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Sebab bila tidak, maka proyek yang menggunakan anggaran APBN tahun 2008 bernilai puluhan miliar rupiah tersebut akan terasa mubazir.

Dan anehnya, pembangunan sejumlah sarana di dalamanya, termasuk gudang dan kantor sudah rampung pada 2012 lalu, namun akses jalan belum dibuka.

Di akhir 2016 lalu, melalui Dinas PUPR, pemda mulai mengalokasikan anggaran untuk merampungkan peningkatan dan pelebaran jalan yang menghubungkan kota Pasangkayu ke pelabuhan ini.

Pertemuan dengan beberapa warga Salule saat melakukan kunjungan di Desa Pangiang, 2 November 2016, mantan anggota DPD RI Asri Anas sangat menyayangkan kondisi pelabuhan itu. Karenanya, ia berjanji akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Dirjen Perhubungan Laut.

Sebelum menjadi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar juga pernah berjanji akan memberikan perhatian khsusus kepada daerah ini, terutama soal pertanian.

Selain itu, iapun akan berkordinasi dengan pihak terkait soal pelabuhan Tanasa. Hal tersebut disampaikan di Pasangkayu sebelum kampanye. Tapi, sampai hari ini belum dibuktikan.

Terhitung sejak tahun 2016, secara simbolik, pelabuhan ini diresmikan. Hal itu disampaikan Mans Lumonang saat itu menjabat Kepala UPP Belang-belang kala rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Pasangkayu pada November 2017 lalu.

“Saya merasa prihatin melihat kondisi pelabuhan ini, karena itu saya berupaya pada 2018 akan membenahi dengan menambah petugas agar bisa bersaing dengan pelabuhan lainnya yang ada di Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi Barat,” kata Mans saat itu. Tapi sayang, belum terealisasi hingga kini.

Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Pasangakayu yang kini menjadi camat Bambaira, Muhammad Abduh saat rapat menjelaskan, dibutuhkan pembentukan perda tentang penyelenggaraan pelabuhan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Perda tentang pelayanan pelabuhan dan kalau bisa pengelolaannya di limpahkan ke pemerintah kabupaten biar bisa difungsikan dan mampu mendongkrak PAD dan meciptakan lapangan kerja yakni mengaktifkan TKBM (tenaga kerja bongkar muat) serta jasa ekspedisi. Selain itu, potensì mendatangkan kontribusi yaitu parkiran, air tawar dan gudang yang pengelolaannya diserahkan ke daerah dan juga pemberdayaan tenaga lokal dan masih banyak lagi lainnya,” jelas Abduh kala itu.

Kata Abduh, selain berfungsi sebagai pelabuhan kargo, pelabuhan ini juga nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar pulau (pelabuhan fery) yang menghubungkan Pasangkayu dan Balikpapan.

Pasca penetapan rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur, beberapa daerah mempersiapkan diri menjadi penyanggah ibu kota negara (IKN) tak terkecuali Kabupaten Pasangkayu.

Setidaknya, sejumlah daerah yang memiliki jangkauan dekat melihat potensi ekonomi pemindahan IKN, seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Secara geografis, Sulawesi Barat khususnya Pasangkayu sangat strategis. Melihat jaraknya cukup dekat dengan wilayah Kalimantan Timur.

Mengingat kebutuhan dasar bagi IKN begitu besar, maka pelabuhan laut salah satu hal yang mutlak. Pelabuhan sebagai sarana ekspedisi mesti dimiliki oleh daerah untuk menunjang pengiriman barang berskala besar.

Beberapa pelabuhan di masing-masing daerah cukup representatif untuk angkut muat, di antaranya pelabuahan Pantoloan dan pelabuhan Taipa (Palu, Sulteng), pelabuhan Mamuju dan Belang-belang (Mamuju, Sulbar), pelabuhan Sukarno-Hatta (Makassar, Sulsel), serta pelabuhan Pare-pare (Sulsel).

Tapi tidak demikian bagi pelabuhan Tanasa, Pasangkayu. Pasalnya, keberadaan pelabuhan tersebut masih menjadi sorotan perihal kondisinya sekarang yang terpantau tidak terawat.

Beberapa tahun terakhir, keberadaan anjungan dermaga yang memanjang hingga ratusan meter ke laut, bagi warga dijadikan spot favorit untuk memancing atau berdarmawisata di akhir pekan.

Sejumlah pihakpun kembali menyoroti keberadaan pelabuhan ini. Salah satunya, politisi Lukman Said yang kerab menyinggung soal pelabuhan Tanasa.

Belum lama ini, Lukman Said menemani rombongan Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah turun langsung meninjau pelabuhan Tanasa.

Menurutnya, pelabuhan Tanasa belum berfungsi maksimal. Dan ia juga mempertanyakan keberadaan status kapal yang bersandar di sana, seperti dikutip dari salah satu media.

Sementara anggota DPRD Sulbar, Abidin juga punya atensi soal pelabuhan Tanasa. Hal itu ia ungkapkan saat reses di Salule yang berjarak tidak jauh dari pelabuhan Tanasa, 11 November 2019. Menanggapi keluhan warga soal pelabuhan, iapun berjanji akan menindaklanjuti ke pihak terkait.

Pekan lalu di media, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa mengatakan, pelabuhan ini akan berfungsi maksimal jika pihak Kementerian Perhubungan memberikan wewenang penuh kepada pemda.

Hingga hari ini, menurut warga di sekitar pelabuhan, hampir setahun terakhir kapal tanker terlihat bertambat di dermaga memuat CPO milik salah satu perusahaan sawit yang ada di wilayah ini.

Ke depan, mereka berharap aktivitas di pelabuhan tersebut dapat memberi dampak baik bagi kehidupan warga di sana.

Selaku kepala Wilayah Kerja (Wilker) Pelabuhan Pasangkayu, Mansyur membenarkan adanya aktivitas bongkar muat CPO di pelabuhan Tanasa.

“Kegiatan itu sudah sesuai mekanisme dan prosedur. Berdasarkan regulasi, pihaknya memungut biaya tambat bagi kapal yang bersandar dan langsung disetor ke pihak UPP Belang-belang,” kata Masyur di Pasangkayu, Rabu (15/1/2020).

Ia menjelaskan, akibat kerusakan di beberapa sisi dermaga yang disebabkan gempa bumi 2018 lalu.

“Rencananya, tahun 2021 pelabuhan Tanasa kembali mendapat kucuran dana sekira Rp16 miliar untuk perbaikan,” jelas Mansyur. (Arham/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya