SKSM Unjuk Rasa Depan Kantor PDI Perjuangkan, Desak Usir Hasto Dari DPP

14 January 2020 02:14
SKSM Unjuk Rasa Depan Kantor PDI Perjuangkan, Desak Usir Hasto Dari DPP
Aksi Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKSM) depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pngeran Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Sentral Kajian Strategis Mahasiswa (SKSM) diikuti 16 orang peserta aksi dipimpin Fauzan, depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Jalan Pngeran Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, usir Hasto dari Partai DPP PDI P. Tangkap dan penjarakan kader pemberian suap kepada KPU.

Orasi Fauzan mengatakan, seluruh persoalan hukum harus diselesaikan, tidak boleh di negeri ini proses hukum dibiarkan begitu saja.

“Persoalan hukum oknum-oknum salah satu partai dan merupakan partai besar seperti PDIP harus dituntaskan, karena akan mencoreng nama baik partai itu sendiri,” kata Fauzan.

Menurutnya, saat ini Wahyu Setiawan sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Wahyu Setiawan adalah uang yang diberikan oleh Hasto Kristiyanto, dimana dia adalah kader dari Partai PDIP.

‘Untuk itu, kepada Ibu Megawati sebagai seorang yang sangat nasionalis harus bertindak dengan mencopot kader yang melakukan pelanggaran. Jangan sampai masyarakat umum beranggapan kalau PDIP adalah partai yang menciptakan kader-kader bermental korupsi,” tutur Fauzan.

Pres rilis dibacakan Fauzan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik lndonesia (RI) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU) RI Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tipikor.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tugas KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, dimana KPK bertanggugjawab kepada publik dan menyampaikan laporannnya secara terbuka serta berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.

“Ini menjadi tamparan yang sungguh tragis kepada partai penguasa PDIP yang telah menjadi reprentasi partai politik (parpol) yang 2 periode sehubungan dengan ditangkapnya Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang menghebohkan masyarakat atau publik terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang diduga melibatkan Sekjen partai pemenang pemilu PDI Perjuangan Hasto, dan merupakan partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi),” tutur Fauzan.

Ia menjelaskan, sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi Jokowi salah satunya adalah memberantas kasus korupsi yang terjadi di RI.

“Kami meminta KPK meunjukkan taringnya dalam 100 hari kerjanya untuk mengusut tuntas keterlibatan kasus suap yang diduga melibatkan Hasto sebagai sekjen DPP PDI Perjuangan. Jangan ada siapapun yang berani melindungi kejahatan apalagi merugikan masyarakat Indonesia,” sebut Fauzan.

Dirnya mengungkapkan, demokrasi jangan di korupsi, semoga para penegak hukum diberikan kesehatan, agar dapat memberantas para koruptor di bangsa ini.

“Amanat konstitusional UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapapun yang melanggar hukum maka harus di adili sesuai aturan main hukum, karena dalam asas hukum rquality before the law (persamaan di mata hukum),” ungkap Fauzan.

Fauzan juga mendesak Dewan Kehormatan, Ketua Umum dan semua fungsionaris PDIP agar segera mungusir Hasto dari DPP PDIP, karena mencoreng nama baik partai.

“KPK segera tangkap dan adili Hasto dan kroni kroninya dalam kasus dugaan suap PAW kursi DPR dan ungkap sejauh mana hubungan komunikasi Hasto Kristiyanto dengan Komisioner KPU, jangan sampai Pemilu 2019 ada suap,” tegas Fauzan.

Fauzan menyebutkan, kami SKSM menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk segera menyeret Hasto serta kroni-kroninya kedalam bui KPK.

“KPU jangan tutup mata atas persoalan tersebut, dan kami mendukung kinerja KPK dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia tanpa tebang pilih,” sebut Fauzan. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya