Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD dan Kejari Kotabaru, Tolak Tambang dan Desak Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Lainnya

14 January 2020 06:29
Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD dan Kejari Kotabaru, Tolak Tambang dan Desak Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Lainnya
Aksi LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (Akgus) menolak tambang di kantor DPRD dan Kejari Kotabaru, Kalsel. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)

KOTABARU, TRANS89.COM – Unjuk rasa LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (Akgus) sekitar 50 orang dipimpin Hardiandi menolak tambang, berkumpul di Taman Kota Jalan Suryagandamana, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (13/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, tolak tambang di Pulau Laut. Dokter malas, tunjangannya murah. Korupsi sama dengan maling, tangkap, adili tidak pandang bulu. Hukum adalah panglima teringgi.

Selanjutnya massa aksi menuju kantor DPRD Kotabaru dan diterima Wakil Ketua DPRD Muhammad Arif didampingi Ketua Komisi III Sujiyanto, perwakilan Komisi I Radiansyah dan Komisi II Lupiali.

Aspirasi disampaikan Hardiandi mememinta penjelasan tentang kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru yang berada di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara.

“Kami juga meminta permasalahan pelayanan RSUD Kotabaru Pangeran Jaya Sumitra kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kotabaru,” pinta Hardiandi.

Tanggapan Muhammad Arif menyampaikan, DPRD Kotabaru dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD bersama jajaran terkait.

“Yang jelasnya, dalam waktu dekat ini akan kami undang instansi terkait untuk dilakukan RDP di gedung DPRD ini,” ujar Arif.

Kemudian massa aksi menyerahkan surat laporan dugaan berita bohong atau kebohongan publik terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) Rp70 miliar yang dilakukan PT Silo Group atas nama Efendi Tios kepada pihak Polres Kotabaru.

Surat laporan di serahkan oleh ketua LSM Akgus kepada Wakapolres Kotabaru Kompol Doli Martua Tanjung dan mengatakan, surat laporan ini telah kami terima.

“Kami akan melaporkan ke pimpinan atas dan menindaklajuti serta mempelajari perihal tersebut,” kata Kompol Doli.

Massa aksi menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru dan diterima Kasibinsus Kejari Kotabaru Ramdani.

Isi surat laporan aksi damai menympaikan terkait dugaan gratifikasi atau korupsi oleh oknum pejabat pemerintah Kotabaru dan anggota DPRD Kotabaru periode 2009-2014 terkait kunjungan ke RRC ke Kejari Kotabaru dan meminta untuk ditindaklanjuti.

Ramdani menyampaikan menerima aspirasi massa aksi.

“Kami akan menindaklanjuti perihal tersebut hal. Ini tentunya menunggu perintah pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotabaru,” papar Ramdani. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya