Rakor Gubernur Wilayah Provinsinya Penghasil Sawit di Pekanbaru, Bahas Isu Kampanye Negatif Global
PEKANBARU, TRANS89.COM – Rapat koordinasi (Rakor) para gubernur bagi provinsi penghasil sawit dibuka Gubernur Riau, Syamsuar dihadiri sekitar 100 orang tamu undangan di Ballroom Hotel Grand Central Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/1/2020).
Hadir Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Nor, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutamidji, Gibernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, Kalimantan Selatan (Kalsel) Shabirin Noor, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riko Kurniawan, perwakilan Aktivis Lingkungan Hidup.
Sambutan Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, berdasarkan pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia umumnya menjadi tiga, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS), dimana pengelola yang paling luas adalah perkebunan rakyat, kemudian PBS dan PBN.
“Perkebunan kelapa sawit skala kecil bersama dengan perkebunan swasta dan perkebunan negara telah berhasil membawa Indonesia ke negara pengekspor crude palm oil (CPO) di pasar global dan bahkan CPO adalah salah satu sumber utama minyak nabati di dunia. Dampak lainnya sebagai industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak, mendorong pertumbuhan PDB dan mengurangi kemiskinan di Indonesia,” kata Syamsuar.
Menurutnya, secara ekonomi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah membawa petani ke dalam masyarakat ekonomi kelas menengah. Peluang terbesar perkebunan kelapa sawit rakyat akan menjadi pemain kunci industri kelapa sawit di Indonesia.
“Saat ini, perkebunan rakyat memiliki beberapa tantangan, mulai dari produktivitas yang rendah, permasalahan status lahan, hingga penanganan kebun yang belum memenuhi standar pelaksanaan budidaya tanaman pertanian untuk pangan, buah dan sayur dimana perkebunan secara baik, benar dan tepat. Hal tersebut mengakibatkan hasil yang dinikmati oleh pekebun menjadi kurang maksimal dan kurang diterima oleh pasar global,” tutur Syamsuar.
Ia menjelaskan, untuk menanggulangi hal tersebut, banyak kebijakan yang menjadi landasan pengaturan skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik rakyat sesuai dengan kebutuhan.
“Dukungan pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit. Peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 Ton tandan buah segar (TBS) perhektar setahun,” jelas Syamsuar.
Dirnya menyampaikan, untuk menjadi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satunya melalui peremajaan. Peremajaan menjadi suatu keharusan dalam upaya menaikkan produktivitas, serta menjaga luasan perkebunan sawit rakyat, legalitas lahan pekebun merupakan aspek penting dan pokok dalam persyaratan pengajuan peremajaan kelapa sawit dengan dukungan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan juga merupakan persyaratan pengajuan mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Bagi perkebunan besar mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan sertifikasi ISPO, tapi bagi petani rakyat, kemungkinan akan terasa sulit untuk menerapkannya. Karenanya, perlu kerjasama dengan perkebunan besar dan pihak lainnya sebagai parner untuk membantu petani mewujudkan ISPO. Hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama,” papar Syamsuar.
Syamsuar menyebutkan, kerjasama petani dan perusahaan besar bisa diwujudkan dalam pemberdayaan organisasi petani yang efektif dan efisien dan berharap agar seluruh perusahaan perkebunan serta petani rakyat nantinya dapat memperoleh sertifikat ISPO. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat mendukung upaya-upaya tersebut.
“Di samping itu, dibalik prestasi kontribusi perkebunan kelapa sawit, terdapat kampanye-kampanye negatif kelapa sawit. Hal ini bisa dimengerti, karena minyak sawit mentah atau CPO merupakan komoditas internasional yang mempunyai kompetitor minyak nabati lain yang tumbuh di negara-negara sub-tropis, yaitu minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, dan lain-lain,” sebutnya.
Lanjut Syamsuar, kampanye atau isu-isu negatif tersebut, antara lain, pertama, isu lingkungan, dikatakan sawit penyebab deforestasi mengganggu habitat satwa, mengancam keberadaan keanekaragaman hayati, kontributor peningkatan emisi gas rumah kaca, salah satu penyebab kebakaran hutan. Kedua, isu sosial, dikatakan perkebunan sawit melanggar hak-hak adat masyarakat lokal, dan sektor sawit mempekerjakan anak-anak. Ketiga, isu kesehatan, terdapat dugaan kandungan lemak jenuh minyak sawit berdampak tidak baik bagi kesehatan. Keempat, isu sustainability yaitu keraguan terhadap proses pengolahan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Dan mungkin masih akan banyak muncul isu-isu negatif lainnya, yang intinya adalah perang dagang.
“Tantangan ke depan, minyak CPO yang diserap di pasar dunia hanyalah minyak CPO yang berasal dari kebun-kebun yang dikelola secara berkelanjutan. Indonesia beruntung telah memiliki standar keberlanjutan kelapa sawit, yaitu sertifikasi ISPO sejak tahun 2011. Pemprov Riau sangat mendukung upaya-upaya tersebut. Kami berpesan kepada seluruh perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga petani kebun, baik plasma maupun swadaya, untuk melaksanakan ISPO dengan benar. Kita buktikan kepada dunia bahwa perkebunan di Indonesia telah dikelola secara berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,” tambahnya. (Sani/Nis)
