Ketua KPK Hadiri Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Jatim

11 January 2020 02:26
Ketua KPK Hadiri Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Jatim
Pemprov Jatim menggelar Rakor dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Convention Hall Lantai 3 Grand City, Jalan Walikota Mustajab, Kota Surabaya. (Awin D/Trans89.com)

SURABAYA, TRANS89.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dengan tema, ‘mewujudkan pemerintahan yang aman, tertib dan akuntabilitas dalam mempercepat kesejahteraan mayarakat seiring dengan Pepres Nomor 80 tahun 2019.’

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 2.500 orang peserta dari Kepala Desa/Lurah, Bupati dan Walikota peserta di Convention Hall Lantai 3 Grand City, Jalan Walikota Mustajab, Kota Surabaya, Kamis (9/1/2020).

Nampak hadir Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, Deputi Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Sekretaris Kabinet, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pandam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnu E Prasetya Boedi, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, LPangkoarmada II Surabaya Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto, Wakil Gubernur Jatim, EmiL Elestianto Dardak, Kajati Jatim Mohammad Dofir, Ketua DPRD Jatim.

Dalam sambutan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menghimbau kepada seluruh jajaran Provinsi Jatim agar pemerataan pembangunan dapat merata di Jatim, dimana para bupati dan walikota diharapkan dapat menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Terima kasih kepada para investor serta pengusaha Indonesia di Jatim terhadap sumbangsihnya untuk memajukan Jatim. Awal tahun anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat menjaga mandat rakyat tersebut serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Khofifah.

Sambutan Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri menuturkan, dalam bekerja harus ikhlas, dimana perencanaan pembangunan sangat penting bagi pembangunan daerah dan pentingnya pengawasan terkait anggaran daerah merupakan hal yang saling berkaitan serta harus bersinergi.

“Terkait dengan banyaknya tangkapan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, merupakan bukan unsur kesengajaan, tetapi KPK menerapkan Undang-Undang (UU) yang sudah disahkan terkait OTT dan korupsi,” tutur Firli.

Ia menjelaskan, dirinya selaku ketua KPK tidak merasa senang jika ada kepala daerah yang tertangkap tangan, dan untuk itu supaya setiap kepala daerah juga selaku pimpinan yang memiliki wewenang dalam suatu jabatan untuk menerapkan pencegahan dalam tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Dalam menyambut Pilkada 2020 di wilayah Jatim akan dilaksanakn pesta demokrasi dalam pilkada yang terdiri dari 19 kabupaten/kota. Untuk itu supaya pihak KPU dan kepolisian lebih teliti dalam memeriksa setiap administrasi untuk mencegah adanya korupsi,” jelas Firli.

Selanjutnya Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menyebutkan, intinya, bahwa di awal tahun 2020 dalam rakor ini dituntut keterbukaan dalam penyelenggaraan dana untuk pembangunan Jatim.

“Sesuai dengan Pepres Nomor 80 tahun 2019, dalam pelaksanaan pembangunan dituntut keterbukaan dan berharap untuk ke depan dapat mengurangi segala pelanggaran korupsi,” sebut Kusnadi.

Wagub Jatim, Emil Dardak mengatakan, dalam perekenomian Jatim tahun 2020, Pemprov Jatim akan menyelenggarakan kredit dalam bentuk UMKM kepada masyarakat Jatim.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 80 tahun 2019, dalam pembangunan tidak hanya dalam bentuk insfrastruktur saja melainkan pembangunan sarana industri dan lain-lain,” kata Emil.

Deputi Sekretaris Kabinet menyampaikan, tujuan Perpres Nomor 80 tahun 2109 yaitu Presiden RI menjadikan Provinsi Jatim sebagai pusat pembangunan dalam bidang infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia ke depannya, dimana Presiden RI memiliki 5 visi dari Perpres Nomor 80 di Jatim ke depan.

“Kelima visi itu yakni membangun infrastruktur untuk memperlancara sarana ekonomi masyarakat. Pembangunan SDM, Presiden RI akan mengerahakan dana APBN untuk memenuhi pembangunan SDM tersebut. Pembukaan lapangan kerja, yaitu dengan cara pemerintah setempat membuka lapangan pekerjaan yang mumpuni bagi masyarakat. Pengadaan birokrasi, transformasi ekonomi yaitu menjadikan pembangunan ekonomi saling sambung menyambung antar wilayah,” paparnya. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya