Bawaslu Pasangkayu Ingatkan ASN Netral di Pilkada, Syamsudin: Jadilah ASN Profesional Untuk Tetap Netral

11 January 2020 21:56
Bawaslu Pasangkayu Ingatkan ASN Netral di Pilkada, Syamsudin: Jadilah ASN Profesional Untuk Tetap Netral
Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin. (FB SamJi Bao)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 khususnya di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Bawaslu Pasangkayu ingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat apalagi melibatkan diri dalam politik praktis atau berafisiliasi dengan politik.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin menyatakan, ASN harus merdeka dari pilihannya, kuat dan mandiri, sehingga terbebas dari segala bentuk pengaruh yang dapat mencoreng demokrasi.

“Kita ingatkan ASN agar tidak usah terlibat atau melibatkan diri dalam pengaruh politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik (parpol), sebab ASN terikat oleh aturan,” ujar Syam sapaan akrabnya di Pasangkayu, Sabtu (11/1/2020).

Menurut mantan wartawan ini menjelaskan, bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bawaslu tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30, akan tetapi juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI dan Polri.

“Aturan soal ASN ini agar tidak terjebak pada konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan menghadapi Pilkada 2020. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 ayat 2 secara eksplisit menyatakan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” tutur Syam.

Ia menjelaskan, selain itu, dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 11 huruf c berbunyi, etika terhadap diri sendiri, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

“Soal tuntutan netralitas ASN pada Pilkada tidak hanya diatur oleh UU dan PP saja, tetapi lebih rinci diatur lagi pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap parpol terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon (Balon) kepala daerah/wakil kepala daerah,” jelas Syam.

Ia menyebutkan, termasuk PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai Balon kepala daerah/wakil kepala daerah.

“PNS juga dilarang menghadiri deklarasi Balon dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal paslon atau atribut parpol dan sebagainya,” sebut Syam.

Dirinya mengajak kepada semua pihak, seperti ASN, Anggota TNI dan Polri, Kepala Desa (Kades) serta perangkat desa agar tetap netral pada Pilkada 2020.

“Jadilah ASN yang kuat dan mandiri agar tidak terpengaruh dengan politik praktis dan mengedepankan tugas serta kewajiban sebagai abdi negara yang melayani masyarakat dengan sikap profesional untuk tetap netral,” demikian Syam. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya