Anggaran Rp5 Miliar di Mamasa Dipertanyakan, Samad: Berdasarkan Surat Mantan Ketua DPRD Ditujukan Kepada Kepala BPKD

11 January 2020 14:57
Anggaran Rp5 Miliar di Mamasa Dipertanyakan, Samad: Berdasarkan Surat Mantan Ketua DPRD Ditujukan Kepada Kepala BPKD
Ilustrasi

MAMASA, TRANS89.COM – Merebaknya isu dugaan anggaran bodong APBD Mamasa Tahun 2019 senilai Rp5 miliar, dibantah Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa yang saat ini Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mamasa, Samad.

Samad mengatakan, adanya isu anggaran bodong sebesar Rp5 miliar di APBD 2019 Mamasa itu sama sekali tidak benar. Kendati Samad membatah adanya dugaan anggaran yang dianggap bodong, Samad tetap akui bahwa anggaran tersebut memang ada.

“Munculnya anggaran sebesar Rp5 miliar itu berdasarkan surat dari mantan Ketua DPRD Muhammadiah Mansyur. Berdasarkan surat yang ditujukan Kepada Kepala BPKD saat itu dijabat Ardiansyah dan saat ini selaku Sekda Kabupaten Mamasa, lalu saya selaku Kabid Anggaran memasukkan anggaran sesuai perintah yang saya terima,” kata Samad dikediamannya di Mamasa.

Samad menjelaskan, anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut terealisasi di APBD pokok Tahun 2019 dan telah di bayarkan kepada penerima sesuai nama-nama yang di rekomendasi Oleh Ketua DPRD Mamasa saat itu Muhammadiah Mansyur.

“Anggaran itu berupa dana hibah bantuan sosial (Bansos) kepada para penerima. Kami tidak berani melakukan itu tanpa ada perintah dan permintaan, apalagi Ketua DPRD memang punya kebijakan anggaran,” jelas Samad.

Terpisah, Ketua LSM Anti Korupsi Indonesia (Akindo) Sulawesi Barat (Sulbar Darman Ardi menyampaikan, persoalan isu munculnya anggaran sebesar Rp5 miliar di APBD itu merupakan hal yang biasa terjadi, namun yang terpenting di telisik dari isu ini.

“Pertama, prosedur masuknya anggaran sebesar itu perlu dipertanyakan apakah mekanismenya, sudah prosedural atau tidak. Kedua, apakah anggaran yang telah diterima oleh oknum nama-nama yang direkomendasi sudah sesuai dengan peruntukannya,” papar Darman, Sabtu (11/1/2020).

Darman menyebutkan, jika proses masuknya anggaran tidak prosedural, peruntukannya tidak jelas dan tidak bisa di pertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terkait dan turut serta harus bertanggungjawab jika proses itu menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Kami LSM Akindo uga telah mengantongi sejumlah bukti percakapan (visual) tentang prosedur masuknya anggaran sebesar Rp5 miliar tersebut. Kita lihat dulu, jika peruntukan dan penggunaan dana tersebut tidak jelas, maka kami LSM Akindo akan membawa persoalan ini ke Unit Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Polda atau Kejati Sulbar,” sebut Darman. (AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya