Limbah Peternakan Ayam PT Harves Pulus Papua Bermasalah, DPRD Merauke Gelar RDP

09 January 2020 20:59
Limbah Peternakan Ayam PT Harves Pulus Papua Bermasalah, DPRD Merauke Gelar RDP
Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Merauke terkait permasalahan limbah kotoran peternakan ayam petelur milik PT Harvest Pulus Papua berlangsung di Kantor DPRD, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. (Hanung/Trans89.com)

MERAUKE, TRANS89.COM – Rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Merauke terkait permasalahan limbah kotoran peternakan ayam petelur milik PT Harvest Pulus Papua di Kampung Margamulya, Jalan Trans Papua, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan dihadiri sekitar 50 orang warga di Kantor DPRD, Jalan Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (9/1/2019).

Dalam RDP itu, masyarakat Kampung Margamulya menuntut PT Harvest Pulus Papua untuk menutup kegiatan operasional, karena dalam 5 tahun terakhir peternakan PT Harvest Pulus Papua telah menimbulkan bau yang mengganggu pemukiman sekitar.

Apabila masyarakat Kampung Margamulya menuntut PT Harvest Pulus Papua agar tutup, maka yang berhak mencabut ijin adalah Bupati Merauke dan dalam melaksanakan penutupan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nampak hadir di RDP tersebut, anngota DPRD Merauke, Sekwan Agustimus Djoko Guritno, Kepala dinas (Kadis) Peternakan Bambang Dwiatmoko, Kasatpol PP Elias Refra, perwakilan PT Harvest Pulus Papua Arifin, perwakilan masyarakat, tokoh adat dan agama.

Perwakilan masyarakat, Agus mengatakan, peternakan ayam petelur milik PT Harvest Pulus Papua awalnya berjumlah 10 ribu ekor ayam, namun faktanya ayam yang berada di peternakan PT Harvest Pulus Papua berjumlah 30 ribu ekor ayam.

“Yang saya pertanyakan, kenapa hal tersebut di ijinkan oleh instansi terkait. Saya menyarankan solusi untuk PT Harvest Pulus Papua, yaitu direlokasi dan jauh dari pemukiman penduduk, dikarenakan penduduk sekitar tidak setuju, sebab peternakan ayam milik PT Harvest Pulus Papua telah mengeluarkan bau limbah kotoran ayam,” kata Agus.

Menurutnya, apabila PT Harvest Pulus Papua bertahan untuk tetap beroperasi melaksanakan peternakan ayam, maka dalam beroperasi limbah tersebut harus dikelola dengan baik.

“Disaat mengeluarkan ijin, instansi terkait harus mengecek secara bertahap, sehingga tidak merugikan serta mengganggu penduduk yang bermukim di sekitar PT Harvest Pulus Papua,” tutur Agus.

Anggota DPRD Merauke, Sugiyanto menjelaskan, masyarakat sekitar telah mengusulkan kepada DPRD Merauke untuk segera menyelesaikan permasalahan limbah kotoran peternakan ayam PT Harvest Pulus Papua, agar menghasilkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

“Terkait penambahan kuota peternakan ayam milik PT Harvest Pulus Papua, itu merupakan tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Merauke. Kita harus memberikan rekomendasi untuk disepakati kedua belah pihak, apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi secara tegas,” jelas Sugiyanto.

Ia mengatakan, masyarakat sekitar menuntut agar peternakan ayam PT Harvest Pulus Papua dapat mengatasi permasalahan limbah kotoran ayam atau memindahkan peternakannya yang jauh dari pemukiman penduduk.

“PT Harvest Pulus Papua harus memiliki kepekaan terkait limbah peternakan ayam yang dihasilkan, karena kepedulian dan kebersihan lingkungan adalah hal yang paling utama,” kata Sugiyanto.

eWakil Ketua DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan mengharapkan kepada PT Harvest Pulus Papua selama beroperasi selama 10 tahun dapat turut membangun Kabupaten Merauke tanpa merusak lingkungan disekitar peternakan.

“Dalam pelaksanaan rapat ini harus dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa merugikan siapapun,” harap Dominikus.

Kadis Peternakan Merauke, Bambang Dwiatmoko menyampaikan, kami akan kembali melaksanakan audit kepada PT Harvest Pulus Papua, karena jangan sampai kita salah mengaplikasikan dan tim kami telah turun ke lapangan untuk mengecek hal tersebut dengan tujuan dapat di evaluasi lebih lanjut.

“PT Harvest Pulus Papua harus mengelola limbah kotoran dari peternakan ayam secara baik, sehingga tidak menimbulkan bau. Saya sependapat agar pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk disepakati bersama,” papar Bambang.

Pembacaan rekomendasi Dinas Peternakan oleh Bambang Dwiatmoko yakni, diberikan kesempatan bagi PT Harvest Pulus Papua setelah pembacaan rekomendasi selama 40 hari agar mengelola limbah secara baik, sehingga tidak mengeluarkan bau yang menyengat.

“Apabila PT Harvest Pulus Papua tidak mengindahkan poin pertama, maka PT Harvest Pulus Papua agar memindahkan tempat usaha ketempat lainnya. Dalam memperpanjang ijin usaha harus melibatkan dan atas dasar kesepakatan dari warga setempat,” ujar Bambang. (Hanung/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya