Aliansi Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Unjuk Rasa di Kemendikbud, Ini Tuntutannya

09 January 2020 00:05
Aliansi Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Unjuk Rasa di Kemendikbud, Ini Tuntutannya
Aksi Aliansi Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (AFP LKP) depan kantor Kemendikbud, Jalan Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Bagus Prasetyo/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (AFP LKP) diikuti sekitar 250 orang peserta aksi dipimpin M Ali Badarudin dan Zoelkifli M Adam depan kantor Kemendikbud, Jalan Sudirman, Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Elemen yang tergabung, massa berasal dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, Aceh, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Yogjakarta dan Jawa Timur (Jatim).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Cabut Perpres Nomor 82 Tahun 2019 Mas Menteri kembalikan rumah kami pendidikan non formal. Tolak Perpres 82/2019 wadahi kami dalam rumah Direktorat Jenderal PNFI. Cabut Perpres 82/2019 kembalikan Direktorat PNFI rakyat kecil butuh PNFI. Haruskah kubilang wow gitu jika dikmas ditenggelamkan. Aku jadi begitu karena lulus kejar paket mengapa dikmas kau tenggelamkan. Tolak Perpres 82/2019 wadahi kami dalam rumah Direktorat Jenderal PNFI. Pejuang Dikmas.

Orasi M Ali Badarudin mengatakan, hari ini kita datang ketempat ini agar kita bisa diterima Menteri supaya tidak berlama-lama ada ditempat ini.

“Oleh karena itu, kami meminta agar bisa bertemu dengan Bapak Menteri untuk penyelesaian masalah ini. Di era Kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua ini, masalah pendidikan seolah tidak diperhatikan, sehingga rumah kita ditiadakan begitu saja,” kata Ali.

Menurutnya, hari ini kita berkumpul ditempat ini untuk memperjuangkan nasib kita Direktorat Jenderal PNPF dibubarkan, karena itu kita harus bejuang sampai titik darah penghabisan, siapkan energi karena perjuangan kita masih panjang, kita memperjuangkan bukan tanpa dasar untuk itu tidak ada jalan lain memperjuangkan nasib kita, harus maksimalkan perjuangan kita.

“Alhamdulillah, saya senang sekali kita bersatu untuk memperjuangkan nasib kita. Kita salah apa, kita berjuang untuk orang-orang yang termajinalkan. Melalui kursus mereka bisa menuntut ilmu, tapi kalau tempat itu dibubarkan terus mereka dapat menutut ilmu dimana. Dengan mengikuti kursus, mereka bisa menaikan derajat, kembalikan rumah kami, semoga Allah meridhai kita semua,” tutur Ali.

Ia menjelaskan, kami tidak digaji, kami berjuang dengan PDA, karena itu tolong bantu kami Pak Menteri. Kita akan terus berjuang sampai rumah kita bisa berdiri lagi, jangan kecewakan kami Pak Menteri, tolong dengarkan aspirasi kami, kami memperjuangkan nasib orang-orang yang termajinalkan, agar bisa memperbaiki taraf hidup dan derajatnya, sehingga bisa sejajar dengan mereka yang mengenyam pendidikan formal.

“Kursus Dikmas sudah ada sejak lama, kita sudah mensuplai ke Korea, Jepang, Perancis, kenapa kursus tidak diberi tempat yang layak, saat ini banyak pengangguran, tapi dengan adanya kursus bisa mengurangi jumlah angka pengangguran, karena itu kita harus memperjuangkan nasib kita, agar rumah kita bisa berdiri lagi,” jelas Ali.

Menurutnya, kita disini menolak adanya Perpres nomor 82 yang sudah menghilangkan rumah kita, karena itu kita mendesak agar pemerintah mencabut Perpres 82/2019.

“Kita perlu mengingatkan pemerintah supaya tidak melenceng, rubah dulu undang undang, kenapa tahun itu dikeluarkan Perpres yang nyata-nyata akan mengkerdilkan non formal. Lembaga ini ada hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia,” tutur Ali.

Massa aksi diterima perwakilan dari Mendikbud Kabiro dan Humas Kemendikbud, Ade Airlangga menyampaikan ada 4 kebijakan yang dikeluarkan memerdekakan pelajar oleh Kemendikbud termasuk Dikmas tidak diabaikan.

“Sampaikan bila daerah tertinggal pendidikan sampaikan secara tertulis kepada Kahumas Kemendikbud. UU Dikmas selama ini tidak ditinggalkan atau dihilangkan oleh Kemendikbud,” papar Ade. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya