LAPOR SP4N Terbentuk di Parigi Moutong, Warga Bisa Mengaksesnya

08 January 2020 13:59
LAPOR SP4N Terbentuk di Parigi Moutong, Warga Bisa Mengaksesnya
Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Parigi Moutong. (Rislan/Trans89.com)

PARIGI MOUTONG, TRANS89.COM – Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang diamanatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpen-RB) dan Ombudsman telah terbentuk di Kabupaten Parigi Moutong.

Adapun sekretariat LAPOR SP4N di Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan Taman Siswa, Nomor 9, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).

LAPOR SP4N beranggotakan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator yang mengurusi segala pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang bersifat sederhana,cepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator LAPOR SP4N berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UUU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, serta berbagai UU dan aturan yang mendasari pelaksanaan pelayanan publik baik di pusat maupun daerah.

Kadis Kominfo Parigi Moutong, Hamka Lagala. (Ist)

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Parigi Moutong selaku Sekretaris LAPOR SP4N, Hamka Lagala mengatakan, LAPOR SP4N bertujuan untuk menerima semua laporan masyarakat terkait dengan adanya kejanggalan pemerintahan dan pembangunan.

“LAPOR SP4N bersifat online. Masyarakat yang mengadu langsung menghubungi melalui kanal LAPOR SP4N SMS ke 1708, mobile appliaksi, twitter#LAPOR1708 atau melalui surat, dan bisa juga datang langsung ke pengaduan Tim Penyelengara Pelayan Publik,” kata Hamka di kantor di Parigi, Senin (6/1/2020).

Menurutnya, semua laporan akan masuk ke admin pusat, dan admin pusat meneruskan ke admin instansi di daerah.

“Laporan yang masuk akan diverifikasi dan di disposisi oleh admin instansi dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari kerja,” tutur Hamka.

Ia menjelaskan, apa saja yang perlu diverifikasi oleh admin instansi?, pertama adalah memastikan laporan sesuai kewenangan instansi, laporan yang tidak sesuai kewenangan dapat dikembalikan ke admin pusat dan jika perlu akan diberikan rekomendasi instansi yang memiliki kewenangan atas laporan tersebut, serta kedua, memastikan kelengkapan dan subtansi laporan.

“Untuk melengkapi laporan, admin instansi meminta pelapor untuk melengkapi laporannya, dan selanjutnya admin instansi akan meneruskan laporan tersebut ke unit kerja rerkait,” jelas Hamka.

Lanjut Hamka, selain admin instansi, pejabat penghubung juga bisa menerima laporan langsung masyarakat melalui surat, melalui kanal atau datang langsung.

“Laporan yang diterima oleh pejabat penghubung harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 hingga 5 hari kerja. Dan apabila laporan tidak sesuai dengan unit kerja, maka laporan dapat dikembalikan ke admin instansi,” tambahnya. (Rislan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya