GAM Desak Kejati dan Polda Malut Usut Tuntas Dugaan Tipikor di Kemenag Halsel dan Dinas Kehutanan Malut

07 January 2020 14:44
GAM Desak Kejati dan Polda Malut Usut Tuntas Dugaan Tipikor di Kemenag Halsel dan Dinas Kehutanan Malut
Aksi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di kantor Kejati Malut di Kota Ternate. (Aripin/Trans89.com)

MALUKU UTARA, TTANS89.COM – Unjuk rasa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) diikuti 5 orang peserta aksi dengan koordinator lapangan (Korlap) Djuslan Dj H Latif di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) di Kota Ternate.

Aksi DPD GPM tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) terhadap guru di Kementerian Agama ((Kemenag) Halamhera Selatan (Halsel) dan indikasi korupsi anggaran proyek program rehabilitasi hutan dan lahan, Senin (6/1/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, usut dugaan pungli Kandepag Halsel.

Tuntutan massa aksi, Djuslan Dj H Latif mengatakan, dinamika memperkaya diri dengan modus korupsi keuangan negara adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan yang di praktekan secara masif dan diperankan oleh oknum pejabat yang tidak bermoral, sehingga merugikan keuangan negara.

“Itu juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindakan pidana korupsi (Tipikor) perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara radikal,” kata Djuslan.

Menurutnya, terkait hal tersebut di atas dan demi penegakan supremasi hukum di Malut, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa, GPM Malut yang juga merupakan elemen yang di dalamnya terhimpun pemuda dan mahasiswa Malut yang pro terhadap perjuangan-perjuangan kerakyatan yang selalu eksis mengawal pemberantasan kejahatan Tipikor.

“Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, berbagai macam jenis dan bentuk perampokan uang negara di lembaga dan instansi vertikal serta instansi pemerintah daerah. Yaitu terkait dugaan kuat pemotongan anggaran Tukin pada Kandepag kabupaten/kota di Malut, misalnya yang terlihat adalah Depag Halsel,” tutur Djuslan.

Ia menjelaskan, dugaan pemotongan dana Tukin ini terhadap beberapa oknum guru di lingkungan Kemenag Halsel dengan modus sumbangsih pada kegiatan Hari Amal Bhakti (HAB) dengan nilai pungutan yang bervariasi Rp500.000 hingga Rp2.000.000.

“Hal yang sama terjadi pada depag Halmahera Tengah (Halteng). Menurut beberapa sumber, dalam rapat internal kantor Kemenag Halteng untuk di putuskannya terkait kesepakatan pemotongan dana Tukin terjadi tarik menarik, karena sebagian besar tidak setuju,” jelas Djuslan.

Dirinya menyebutkan, terkait dugaan kuat terjadi praktek korupsi pada anggaran proyek rehabilitasi hutan dan lahan pada pengadaan pembibitan dan tanaman tahunan, sumber dana DPA APBD (DBH/DR) dengan nilai Rp2.125.000.000.00 dengan rekanan kerja CV Gamalia pada Dinas Kehutanan (Dishut) Malut tahun anggaran 2019.

“Proyek tersebut adanya indikasi korupsi atas dana pembebasaan dan penyediaan lahan, pembentukan kelompok tani dan lokasi kegiatan juga tidak tepat. Praktek inkonstitusional ini menurut cermatan kami bahwa telah melanggar ketentuan peraturan perundanagan-undangan yang berlaku pada ketetapan TAP MPR RI Nomor VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, ketetapan TAP MPR RI Nomor VIII tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pencegahan Tipikor kolusi dan nepotisme. Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN. UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, dan Peraturan Presiden (PP) nomor 87 tahun 2016 tentang siber pungli,” sebut Djuslan.

Tuntutan sikap kami, Djuslan mendesak Polda dan Kejati Malut memanggil dan memeriksa kepala Kemenag Halsel dan panitia kegiatan HAB untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan pungli tersebut.

“Mendesak Polda dan Kejati agar melakukan penyelidikan serta melakukan pemanggilan serta memeriksa Kepala Kemeng Halteng M Qubais Baba dan Kepala Tata Usaha (KTU) Namsa atas dugaan pemotongan dana Tukin. Mendesak Polda dan Kejati agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Malut M Syukur Lila atas dugaan pelanggaran dan praktek korupsi senilai Rp2 miliar lebih. Mendesak Kejati Andi Herman agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bibit jagung pada Dinas Pertanian Malut senilai Rp160 miliar,” tegas Djuslan. (Aripin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya