Bupati Lantik Pengurus MUI Majene Masa Khidmat Tahun 2018-2023

04 January 2020 00:30
Bupati Lantik Pengurus MUI Majene Masa Khidmat Tahun 2018-2023
Pelantikan Dewan Pimpimpin MUI Majene masa khidmat Tahun 2018-2023 dan pengurus BWI Majene masa bakti Tahun 2019-2022 di ruang Kantor Bupati, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)

MAJENE, TRANS89.COM – Pelantikan Dewan Pimpimpin (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majene masa khidmat Tahun 2018-2023 dan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Majene masa bakti Tahun 2019-2022 dihadiri sekitar 80 orang di ruang Kantor Bupati, Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (3/1/2020).

Dalam sambutan Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, seiring perkembangan dan kemajuan, MUI diharapkan semakin tanggap dan profesional dalam menangani indikasi munculnya faham radikal.

“Paham keagamaan yang bermasalah, paham pluralisme dan sekularisme dalam beragama dan sebagainya yang dapat merusak tatan Islam yang telah dibangun para ulama sebelumnya. Pemerintah merasakan semakin kondusif khususnya di Kabupaten Majene,” kata Fahmi.

Menurutnya, dalam menyusun program kerja MUI yang akan datang agar semakin ditingkatkan pelayanan dan penyelesaian permasalahan umat, termasuk mengarahkan umat bagaimana agar semakin mantap aqidahnya.

“MUI merupakan benteng aqidah, agar MUI terus memantau timbulnya dalam masyarakat aliran sesat dan menyesatkan. Demikian pula MUI agar mengarahkan umat supaya tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal,” tutur Fahmi.

Ia menjelaskan, demikian pula Lembaga BWI, wakaf yang memiliki potensi yang luar biasa sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika wakaf dapat dikelola secara optimal, namun kenyataannya berbagai problema yang dihadapi tentang perwakafan dengan tantangan.

“Untuk pemecahannya, kurangnya pemahaman dan kepedulian umat terhadap wakaf dibandingkan dengan pemahaman tentang shalat, puasa, Haji dan sebagainya,” jelas Fahmi.

Dirinya menyampaikan, untuk mengatasi hal ini, wakaf sebaiknya dilakukan sosialisasi melalui pendidikan formal, maka penyebarluasan maupun non Formal.

“Selain itu, penyebarluasan pengertian wakaf dilakukan penyuluhan terutama hukum peruntukan juga harus wakaf dan organisasi pengelolaannya,” papar Fahmi.

Fajmi menyebutkan, konsepsi pemahaman masyarakat tentang fiqhi wakaf sangat terbatas, baik segi benda yang di wakafkan, peruntukannya, maupun nazdirnya (pengolaannya), akibatnya, masyarakat berwakaf bersifat tradisi, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukannya, dan juga tugas nadzir.

“Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat pada umumnya, wakaf digunakan untuk Masjid, sekolah, Ponpes, Makam atau fasilitas umum lainnya,” sebutnya. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya