KPU Pasangkayu Segera Buka Pendaftaran PPK, Heriansyah: Kita Selektif dan Profesional

02 January 2020 22:14
KPU Pasangkayu Segera Buka Pendaftaran PPK, Heriansyah: Kita Selektif dan Profesional
Maskot Pilkada Pasangkayu Burung Maleo. (Humas KPU Pasangkayu)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota Tahun 2020, maka pembentukan penyelenggara adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk.

Komisioner KPU Pasangkayu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Heriansyah mengatakan, tahapan pendaftaran pembentukan penyelenggara adhock PPK akan segera dibuka pada tanggal 15 Januari hingga 14 Februari 2020.

“Total jumlah PPK yang akan direkrut sebanyak 60 orang atau 5 orang perkecamatan dari total 12 kecamatan se-Kabupaten Pasangkayu dengan masa kerja selama 9 bulan, terhitung pertanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020,” kata Heri di kantor KPU, Jalan Ir Soekarno, Salunggadue, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (2/1/2020).

Menurutnya, saat ini KPU Pasangkayu sudah meramu jadwal perekrutan PPK secara detail dari tanggal 15 Januari sampai 14 Februari 2020 dan yang dinyatakan lulus nantinya akan diumumkan pada tgl 15 hingga 21 Februari 2020.

“Adapun rencana pelantikan dan pengambilan sumpah bagi Anggota PPK terpilih dilakukan serentak pada tanggal 29 Februari 2020, hal itu sesuai surat edaran (SE) KPU RI Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019,” tutur Heri.

Heri memastikan, jika perekrutan PPK akan dilakukan secara transparan, selektif dan profesional dengan merekrut orang-orang yang memiliki integritas.

“Kita akan selektif dan profesional. Ketika memang nilainya bagus saat tes tertulis, tes wawancara mampu meyakinkan KPU dan memahami regulasi pemilihan khususnya Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah (PP) pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU, tentu akan kita pertimbangkan,” demikian Heri. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya