AMIR Sukabumi Desak Ketegasan Pemerintah Indonesia Soal Uighur

28 December 2019 04:17
AMIR Sukabumi Desak Ketegasan Pemerintah Indonesia Soal Uighur
Aksi damai Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Sukabumi depan Balaikota Sukabumi, Jalan Syamsudin, Cikole, Kota Sukabumi, Jabar. (Asep DS/Trans89.com)
.

SUKABUMI, TRANS89.COM – Aksi damai Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Sukabumi stand with Uighur (berdirilah dengan Uighur) diikuti sekitar 800 orang peserta aksi depan Balaikota Sukabumi, Jalan Syamsudin, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (26/12/2019).

Penanggungjawab aksi Ketua Bang Japar Indonesia (BJI) Sukabumi Raya Budi Lesmana, koordintor aksi Habib Luthfi Bin Jindan (FPI), Ustad Dewa, Kristiawan (SKP), Ustad Ecep Suhendar (GEMPAR), Al Haidar (GEMPAR Jabar), Jundullah (GEMPA), Djunaedi Tanjung (BARETTA), Ustad Ade Saefullah (GARIS), Ustad Oyag (MPG), Ayong (Pandawa), Olan (STC), Adi Hidayat (Sehati Gerak Bersama), Deden (Kokam), Alam (Komunitas Kasundaan), Ade Badar (Sapu Jagat), Sahla Gunawan (Maung Lugay), Ustad Romli (IHSAS), Bomes (IPRADA), Ustad Isa (Pemuda Persis), Oksa (KAMMI), Ujang Slank (Bobotoh Persib Sukabumi), Ustad Encep Heriawan ( Garis Cianjur).

Massa aksi berkumpul di Mesjid Agung Kota Sukabumi dengan membawa bendera ormas masing-masing dan poster bertuliskan, Forum Mahasiswa Islam, menuntut Jokowi agar tidak bersikap pecundang kepada penindas Uighur, save Uighiur tegakan hak asasi manusia (HAM), bersatu bebaskan muslim Uighur, Sukabumi stand with Uighur, stop Uighur muslims genocide (hentikan genosida muslim Uighur).

Orasi ppernyataan sikap Ketua BJI Sukabumi Raya, kebangkitan Jawara dan Pengacara Presidium Sukabumi Raya, Budi Lesmana menegaskan, dugaan pembantaian dan perampasan hak kebebasan menjadi warga negara yang dialami warga Uighur di Provinsi Xinjiang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan (Declaration of Human Rights).

“Pelarangan dan pengekangan terhadap hak beragama yang dilakukan pemerintah RRC terhadap muslim Uighur telah melanggar hak asasi warga dunia untuk menganut agama dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya,” tegas Budi.

Menurutnya, dugaan pembantaian dan pemenjaraan warga Uighur merupakan bukti lain dari strategi pemusnahan suku (etnis cleansing) yang dilakukan oleh pemerintah RRC, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingnya.

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagaimana termaktub dalam deklarasi pembukaan UUD 1945 menganut politik bebas aktif dan berkewajiban untuk tidak membiarkan penjahatan dengan model apapun dan di belahan dunia manapun dilakukan oleh negara-negara dunia,” tutur Budi.

Budi mendesak Presiden RI, DPR RI dan MUI untuk mendorong pemerintah RRC agar membuka isolasi bagi negara lain untuk bisa berkunjung ke Xinjiang dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi terhadap warga Uighur.

“Pemerintah RI juga harus melakukan peran diplomatik untuk menekan pemerintah RRC agar menghentikan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Uighur dengan mengutuk keras dan menarik pulang Duta Besar (Dubes) RI untuk RRC serta memulangkan Dubes RRC untuk RI,” desak Budi.

Ia menyebutkan, permasalahan di Xinjiang dan pembantaian warga Uighur ke Mahkamah Internasional, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Gambia terhadap Aung San Suu Kyi terkait perlakuannya terhadap warga Rohingya.

“Tentunya kami juga mendorong MUI beserta ormas Islam untuk bersatu menyuarakan kepedulian sebagai saudara muslim terhadap muslim Uighur sekaligus menepis isu miring dugaan suap pemerintah RRC terhadap ormas Islam,” sebut Budi.

Sementara Ustad Dewa mengatakan, saat ini telah terjadi bencana kemanusiaan diduga dilakukan pemerintah Komunis China terhadap warga Uighur.

“Sampai saat ini pemerintah kita tidak ada kepeduliannya terhadap umat Islam,” kata ustad Dewa.

Asep Deny menuturkan, telah terjadi dugaan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Uighur dan ini adalah fakta, dari HAM PBB menyatakan bahwa di Uighur telah terjadi pelanggaran HAM, dimana 6 hari yang lalu Sekjen MUI mendesak kepada pemerintah China untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan serta genosida.

“Seluruh negara Asia yang tergabung organisasi Islam mendesak pemerintah China untuk menghentikan pelanggaran terhadap muslim Uighur. Muslim dimanapun adalah saudara kita. Maka kita meminta agar seluruh kekerasan di Uighur dihentikan. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menyatakan sikap terhadap Uihgur,” tutur Asep.

Ketua Garis Cianjur, Ustad Encep Heriawan menyatakan, seharusnya pemimpin kita ada kepedulian terhadap Uighur, dan kepada walikota agar menyampaikan pesan kami kepada pemerintah pusat.

“Kami minta hubungan diplomatik dengan china agar diputuskan, karena apa manfaatnya punya hubungan politik dengan China,” ujar Ustad Encep.

Ketua Barreta Djunaedi Tanjung mengutuk zionis China yang diduga telah membantai muslim Uighur.

“Kami Meminta kepada pemerintah agar peduli terhadap Uighur,” tegas Djunaidi.

Walikota Sukabumi Ahmad Fachmi menemui massa aksi dengan berikan pernyataan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara bertahap.

“Insya Allah tentu akan kami sampaikan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga nasional,” demikian Fachmi. (Asep/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya