LSM Forum Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalsel Unjuk Rasa di Polda dan Kejati, Ini Tuntutannya

27 December 2019 14:18
LSM Forum Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalsel Unjuk Rasa di Polda dan Kejati, Ini Tuntutannya
Aksi LSM Forum Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (FPKAPP) Kalsel di Mapolda Jalan S Parman dan Kejati Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalsel. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Unjuk rasa LSM Forum Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (FPKAPP) Kalimantan Selatan (Kalsel) diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dan koordinator lapangan (Korlap) Aliansyah di Mapolda Jalan S Parman dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis (26/12/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Meminta Kejati dan Kapolda Kalsel untuk menelisik ada dugaan KKN dalam pekerjaan peningkatan jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan jalan pada PUPR Provisni Kalsel dan PUPR Kabupaten Kota se-kalsel 2018-2019. Meminta Kejati mengusut dugaan penyimpangan pembagunan jalan boulverd, lokasi Kecmatan Marabahan pelaksana PT Sumber Nor Abadi TA 2018 Distran Batola. Minta Kejati Kalsel untuk melakukan penelisikan adanya dugaan KKN atas pengadaan barang/jasa preservasi jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Kalsel yang berpotensi merugikan keuangan negara milyaran rupiah lebih.

Orasi Aliansyah mengatakan, adanya dugaan penyimpangan pengelolaan gaji pada pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin dan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di lembaga penyiaran publik lokal serta di Dinas Komunikasi, Informasi (Kominfo) dan Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2018.

“Selian itu, dugaan adanya penyimpangan pembangunan jalan boulevard di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang di Kerjakan oleh PT Sumber Noor Abadi. Dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan belanja barang dan jasa di Pemkot Banjarbaru. Kegiatan ini sekaligus refleksi akhir tahun dalam penegakan hukum selama Tahun 2019 banyak yang belum tuntas yang ditangani pihak Kejati Kalsel,” kata Aliansyah.

Sementara Din Jaya menuturkan, kami sudah melaporkan apa yang telah kami sampaikan kepada bapak-bapak Kejati semuanya, tetapi kami hanya ingin mengevaluasi saja semuanya yang telah kami laporakan.

“Kami akan melanjutkan dan meminta tuntutan kembali tentang kejadian yang telah terjadi pada tahun 2020 mendatang akan menuntut keadilan kembali. Saya harapkan bapak-bapak semuanya bisa menyelesaikan dugaan koruptor-koruptor yang ada di Kalsel,” tutur Din.

Massa aksi diterima Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejati Kalsel, M Hidayat dengan tanggapan, laporan-laporan bapak-bapak semuanya akan kami tindaklanjuti dan semuanya tergantung kepada bukti untuk membuktikan pelaku dan orang-orang yang bapak-bapak semuanya laporkan.

“Kami akan menuntaskan kasus-kasus yang telah dilaporkan,” ujar Hidayat.

Massa menuju ke Mapolda Kalsel dan menyampaikan aspirasi, Din Jaya menyatakan, kami hanya ingin menuntut kembali tentang permasalahan tambang yang dimana pertambangan bukan untuk masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi sendiri.

“Kita tidak akan pernah kaya dengan adanya tambang, yang mungkin akan kaya hanyalah preman-preman tambang dan juga hanya orang-orang tertentu saja, jangan pernah mengorbankan orang-orang kecil saja, karena kami juga ingin mendapatkan kesejahteraan dengan adanya pertambangan,” kata Din.

Selanjutnya Aliansyah menjelaskan, kita datang ke Polda Kalsel ini karena kita ingin meminta keadilan dan juga meminta kesejahteraan untuk masyarakat Kalsel.

“Kita ingin kepada pihak kepolisian menindaklanjuti penambang-penambang yang sudah kami laporkan kepada Kejati maupun ke Mapolda Kalsel,” jelas Aliansyah.

Ia menyebutkan, masih banyaknya ilegal mining atau tambang-tambang ilegal masih beraktivitas yang merugikan masyarakat dan diduga dibekingi oknum orang-orang kuat dan bahkan sering terjadi perselisihan serta keributan antar penambang ilegal, dimana hasil tambang ilegal tersebut tidak masuk ke pendapatan asli daerah (PAD).

“Maka dari itu, kami meminta pihak Polda Kalsel menindak para oknum penambang liar atau ilegal, karena selama tahun 2019 masih sedikit kasus yang di sidik dan di sidang di Pengadilan. Refleksi penanganan kasus dugaan korupsi dan kasus pidana umum lainnya oleh pihak Polda Kalsel selama Tahun 2019 masih banyak kasus dugaan korupsi dan pidana umum yang belum di selasaikan,” sebul Aliansyah.

Massa diterima oleh KBO Reskrim Khusus (Krimsus) Polda Kalsel, AKBP Sutrisno didampingi Kasubdit 1 Kriminal Umum (Krimum) Kompol Trihambodo dan AKP Suprapto dengan tanggapan AKP Suprapto mengatakan, pemasalahan pertambangan itu tidak mudah untuk kami tindaklanjuti, karena kami juga selalu melaksanakan penyelidikan disetiap daerah pertambangan.

“Sekarang juga kami sedang menyelesaikan permasalahan koperasi dan juga kami selalu melaksanakan penyelidikan,” kata AKP Suprapto.

Selanjutnya AKBP Sutrisno menyampaikan dirinya tidak setuju dengan apa yang disampaikan bapak-bapak semuanya.

“Saya meminta untuk membawa saksi ke kantor saya dan bukti-bukti yang jelas, kami akan segera menangani laporan bapak-bapak semuanya,” papar AKBP Sutrisno. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya