Aksi Mimbar Bebas SMI Cabang Bima Terkait Berbagai Persoalan Bangsa

27 December 2019 02:26
Aksi Mimbar Bebas SMI Cabang Bima Terkait Berbagai Persoalan Bangsa
Aksi mimbar bebas Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima di Jalan Lintas Sumbawa-Bima depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, NTB. (Abd Rosyd/Trans89.com)

BIMA, TRANS89.COM – Aksi mimbar bebas Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dengan koordinator lapangan (Korlap) Nurhidayatullah, di Jalan Lintas Sumbawa-Bima depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (26/12/2019)

Orasi Nurhidayatullah mengatakan, upaya pemerintah dalam merevisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi politik internasional, dimana persekongkolan jahat antara kekuatan politik nasional dengan lembaga imperialisme seperti International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional (DMI) sebagai lembaga pemberi pinjaman ke negara berkembang dan WTO sebagai lembaga pembuat perjanjian dagang di dunia.

“Tentang UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 sebenarnya tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada tahun 1998, hal ini bagaimana Indonesia mengambil langkah dalam memperbaiki krisis, salah satunya meminta bantuan lembaga pinjaman dunia IMF,” kata Nurhidayatullah.

Menurutnya, pemerintah indonesia di sarankan untuk meminjam uang dengan kisaran 43 juta US dolar, jaminan agar Indonesia mendapat dana pinjaman ada beberapa syarat yang harus di penuhi sebagai mana tertuang dalam pertemuan LOI (Leter Of Intent).

“Pertemuan LOI antara lain, pembubaran 16 bank yang terindikasi sakit, pemotongan biaya subsidi pemerintah, menjual aset BUMN dan penyesuaian regulasi untuk melancarkan masuk investasi termasuk di dalamnya ialah draft UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang berbicara upah minimum,” tutur Nurhidayatullah.

Ia menyebutkan, sedangkan UU yang mengatur jaminan sosial pasal 28 H dan pasal 34, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Namun pendidikan hari ini adalah pendidikan tidak ilmiah, maka mari kita menolak pendidikan itu dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” sebut Nurhidayatullah. (Rosyd/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya