Forum Umat Islam Sulteng Unjuk Rasa di DPRD Provinsi Angkat Isu Uighur
PALU, TRANS89.COM – Unjuk rasa Forum Umat Islam (FUI) Suawesi Tengah (Sulteng) mengangkat isu tentang dugaan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Uighur/Tiongkok.
Aksi tersebut diikuti sekitar 150 orang peserta dipimpin Imam Sudirman di kantor DPRD Provisni Sulteng, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Jumat (20/12/2019).
Tuntutan massa aksi, Imam Sudirman mengatakan, kami mengutuk keras dugaan tindakan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah China (Tiongkok) yang memaksa muslim Uighur untuk meninggalkan keyakinan agamanya dan beralih ke atheisme.
“Kami meminta kepada Ketua, pimpinan dan anggota DPRD Sulteng untuk bersikap tegas dalam pembelaannya terhadap kemanusiaan termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara di Uighur,” kata Imam.
Ia juga mendesak pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk tegas membela saudara-saudara muslim Uighur dengan mengambil inisiatif mengajak negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lainnya untuk membahas situasi di Xinjiang etnis Uighur.
“Meminta kepada pemerintah RI untuk melakukan tekanan diplomatik kepada negara China, mengingat banyaknya kepentingan China di Indonesia. Kepada organisasi PP Muhammadiyah telah memberikan klarifikasi, NU dan MUI untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait pemberitaan adanya lobi politik oleh pemerintah Tiongkok dengan memberikan fasilitas,” desak Imam.
Perwakilan massa aksimasuk ke kantor DPRD Sulteng dan Imam kembali berorasi, saudara kita yang berada di Khasmir dan Rohingnya serta di Uighur juga sekarang sedang terusik. Begitu juga yang terjadi di Palembang dan kami belum mengetahui sudah sampai dimana proses hukumnya.
“Namun pada jaman sekarang ini kita semua sudah saling mencurigai apalagi kepada umat Muslim yang juga dikait-kaitkan dengan cara berpakaian cingkrak dan telah dilabeli,” ujar Imam.
Ia menyebutkan, kami umat Islam yang mebela negara ini malah kami di cap tidak baik bagi mereka yang dapat dibayar.
“Kehadiran kami sebenarnya untuk mengajak dan menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dan yang terbukti membunuh para Jenderal TNI adalah PKI,” sebut Imam.
Massa aksi diterima anggota DPRD Sulteng, yaitu Zainal Daut dan Wiwi menyampaikan, kedatangan masa aksi ini memang wajar, karena terkait peristiwa yang terjadi di Uighur, dan kami sebagai perwakilan juga berasal dari umat Islam, maka kami juga mendukung kegiatan ini.
“Kami juga akan menyampaikan ke pimpinan kami dan saling mendukung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Uighur,” papar Zainal.
Menurutnya, kami 4 orang dari perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di DPRD Sulteng, mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait masalah tersebut.
“Usulan kami itu yakni, kita harus menghentikan segala permasalahan yang terjadi di Uighur, memberikan kebebasan beribadah kepada umat Islam di Uighur, pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti terkait masalah tersebut,” tutur Zainal.
Selanjutnya Anggota DPRD Sulteng menandatangani isi petisi dari FUI Sulteng.
Dalam aksi tersebut diikuti juga para Ketua Ormas dan simpatisan FUI yang diantaranya Ustad Hartono M Yasin Anda (Ketua FUI Sulteng), Ali Firdaus (Ketua Madina Sulteng), Andi Akbar (TPM), Akbar (Wakil Annas), Harun Nyak Itam Abu (Ketua TPM), Ustad Citrawan (Ketua Ikadi Sulteng), Rijal Ikwandi (Ketua Lembaga Dakwah Kampus), Pelajar Islam Indonesia dan Anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). (Derry/Nis)
