SMI Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Ini Tuntutannya

11 December 2019 16:10
SMI Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Ini Tuntutannya
Aksi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Jalan Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, NTB. (Abd Rosyd/Trans89.com)

BIMA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) terkait terhimpitnya ruang demokrasi bagi rakyat diikuti sekitar 30 orang peserta aksi dipimpin Sahrul R, depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Jalan Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/12/2019).

Orasi Sahrul R mengatakan, Indonesia krisis ekonomi dan politik, bangun partai massa rakyat. Berbicara tentang demokrasi, ini berarti berbicara tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

“Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, namun saat ini terhimpitnya ruang demokrasi bagi rakyat,” kata Sahrul.

Masa aksi juga menyampaikan serangkaian protes rakyat terhadap pemerintah, Sahrul menyebutkan, seperti kejadian 16 Agustus 2019 penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan berujung penangkapan terhadap mahasiswa.

“Selain itu, penolakan RUU KPK dan KUHP dari tanggal 19-24 September berlanjut 30 September 2019 yang dilakukan mahasiswa berserta elemen gerakan rakyat lainnya di hadapkan dengan penangkapan, pemukulan bahkan sampai jatuhnya korban jiwa,” sebut Sahrul.

Lanjut Sahrul, kasus terakhir yang mencuat ialah pemuda yang membawa bendera Merah Putih dalam aksi demonstrasi sehingga reformasi dikorupsi atas nama Lutfi berkasnya telah masuk di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

“Lutfi ditetapkan sebagai terdakwa karena disangkakan telah melanggar pasal pasal 170 mengatur orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan pengrusakan di muka umum diganjar penjara maksimal lima tahun enam bulan. Hukuman ditambah jadi tujuh tahun jika mengakibatkan luka pada korban, sembilan tahun jika luka berat, dan sebelas tahun jika meninggal dunia,” tambah Sahrul.

Kemudian massa aksi diterim aKetua Komisi II DPRD Kabupaten Bima Moh Nasir didampingi Magdalena menyampaikan, dirinya selaku Ketua Komisi II mengucapkan selamat datang kepada rekan_rekan mahasiswa dan kasus ini yang menarik adalah kasus HAM yang mana melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim) membuat sebuah gedung HAM yang berjudul meseum Munir, dan juga ada hal ini menarik, bahwa ada orang di droop out (DO) dari kampus karena menyuarakan aspirasi rakyat.

“Namun untuk keberpihakan pendidikan kita di Bima sudah sangat luar biasa Persoalan pertanian kita akan masuk pada program perlindungan petani termasuk pengendalian harga harga kebutuhan petani. Sehingga kehadiran dari adik-adik mahasiswa ini merupakan satu motivasi untuk kami mendorong agar bisa terlaksana dengan baik. Kami juga beberapa waktu lalu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam ini Dinas Pertanian dan distributor pupuk, sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik,” demikian Nasir. (Rosyd/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya