Peringati Hari Anti Korupsi, PMII Cabang Mamuju Unjuk Rasa di Kejati Sulbar

10 December 2019 01:08
Peringati Hari Anti Korupsi, PMII Cabang Mamuju Unjuk Rasa di Kejati Sulbar
Aksi PMII Cabang Mamuju peringati Hari Anti Korupsi berlangsung di kantor Kejati Sulbar, Jalan Martadinata, Simboro, Kabupaten Mamuju. (Bagus/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Sekitar 50 orang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju dipimpin Iswar unjuk rasa dalam rangka peringati Hari Anti Korupsi dengan isu, ‘Indonesia darurat korupsi, stop pelemahan KPK’, berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar), Jalan Martadinata, Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin (9/12/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Indonesia sarurat korupsi stop pelemahan KPK.

Selain itu, massa aksi juga membagikan selembaran berisikan tuntutan, usut tuntas kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Mendesak Kejati Sulbar untuk serius dalam penanganan kasus korupsi di wilayah pemerintahan Sulbar. Stop pelemahan KPK. Mendesak pemerintah untuk menerbitakan Perpu KPK. Tangkap oknum penyelewengan dana desa.

Massa aksi ditemui Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulbar, Amiruddin mengucapkan permohonan maaf karena saat ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar saat ini ada kegiatan di Kantor Gubernur Sulbar, sehingga tidak dapat menemui massa aksi.

“Jika massa aksi mengetahui adanya korupsi di wilayah Provinsi Sulbar ini, silahkan laporkan ke Polda Sulbar beserta dengan bukti-buktinya sehingga dapat diproses secara hukum. Kejati Sulbar siap memproses secara hukum setelah ada pelimpahan kasus dari Polda Sulbar,” ucap Amiruddin.

Tidak lama kemudian massa aksi diterima Kajati Sulbar Darmawel Aswar, Wakajati Sulbar Yulianto, Asiten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar Feri Mupahir dengan tanggapan, saat ini masih melaksanakan konsolidasi, karena kami baru menjabat tanggal 24 Oktober 2019.

“Kami masih menunggu pelimpahan kasus dari Kejati Sulsel, karena sebelumnya Kejati Sulbar masih tergabung dalam Kejati Sulselbar,” ujar Darmawel.

Ia menyebutkan, penanganan kasus korupsi adalah salah satu tugas Kejati Sulbar, sehingga Kejati Sulbar pasti akan melaksanakan tugas tersebut.

“Saat ini ada 2 laporan yang masuk dan sementara dalam kajian telaah, dimana proses penyelidikan itu dilaksanakan secara tertutup,” sebut Darmawel.

Menurutnya, untuk massa aksi silahkan mengambil peran beserta masyarakat dalam penyelesaian kasus korupsi di Sulbar ini.

“Silahkan datang ke Kejati Sulbar jika ingin melihat kasus apa saja yang dproses saat ini,” tutur Darmawel.

Darmawel menyampaikan, anggapan massa aksi atas pelemahan KPK karena adanya beberapa fungsi KPK yang dihilangkan dan untuk hal tersebut pihak Kejati tidak bisa menjawab, namun jika mengetahui hal tersebut silahkan koordinasi atau pertanyakan ke Mahkamah Kosntitusi (MK).

“Untuk pembentukan Perpu sebagai penguatan Undang-Undang (UU) tidak dapat dilakukan, karena Perpu dikeluarkan apabila dalam keadaan darurat. Apabila massa aksi merasa situasi ini darurat, maka berikan fakta-fakta yang menganggap situasi ini sudah dalam keadaan darurat,” papar Darmawel. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya