Proyek Irigasi Papalang Mamuju Rp1 Miliar, LAK Sulbar: Sarat Indikasi KKN Atau Suap Menyuap

07 December 2019 22:29
Proyek Irigasi Papalang Mamuju Rp1 Miliar, LAK Sulbar: Sarat Indikasi KKN Atau Suap Menyuap
Ketua LAK Sulbar, Musli Fatillah Azis. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

MAMUJU TRANS89.COM – Proyek peningkatan jaringan daerah irigasi (DI) Papalang Kabupaten Mamuju dengan pagu senilai Rp1.000.000.000 dan nilai harga perkiraan sementara (HPS) Rp1.000.000.000 dimana harga penawaran Rp848.725.648,96 dari pemenang tender CV Serifal 8 S yang menggunakan APBD 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat(PUPR) Sulawesi Barat (Sulbar).

Proyek peningkatan jaringan daerah irigasi (DI) Papalang Kabupaten Mamuju. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)

Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Sulbar yang telah dimutasi, Rusli Londja mengatakan, dalam proses klarifikasi pembuktian administrasi tenaga teknis atau terampil dan dukungan peralatan telah ditemukan ketidak sesuaian data yang dimasukkan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan data yang diberikan dan data yang ada.

“Ada beberapa dokumen lelang yang ternyata tidak bisa dibuktikan dan pemenang tender mengakuinya. Hal itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani langsung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemenang tender. Maka saya selaku PPK menyurat ke Pengguna Anggaran (PA) untuk meminta petunjuk, dan jawaban dari PA adalah ikuti prosedur dan aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR RI Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia Pasal 91 ayat (2),” kata Rusli.

Rusli menyebutkan, kedua, disposisi PA mengatakan pelajari Pasal 91 ayat (2), maka dirinya selaku PPK melakukan pembuktian, dan selaku PPK mewajibkan pemenang tender yaitu salah satunya mendatangkan tenaga ahli atau terampil, karena yang bekerja adalah manusia bukan dokumen.

“Pertanyaannya, pada saat saya menahan dan pada saat saya dimutasi, kenapa penandatanganan kontrak dilakukan, padahal tidak sesuai dengan prosedur,” sebut Rusli.

Sementara Kabid PSDA Dinas PUPR Sulbar, Warliah yang juga selaku PPK kegiatan tersebut ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, enggan komentar terlalu jauh.

“Proses penandatangan kontrak pada tanggal 20 September 2019 dan sesuai dengan proses di ULP,” singkat Warliah.

 

Walau tetap berjalan namun dinilai pelaksanaan proses tendernya tidak mengacu pada Permen PUPR RI NOmor 7/PRT/M/2019, proyek jaringan DI Papalang kini mendapat sorotan tajam dari lembaga penggiat anti rasuah yakni Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat.

Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Aziz menilai proyek peningkatan jaringan DI Papalang Kabupaten Mamuju yang menelan anggaran milliaran rupiah itu sarat dengan indikasi KKN atau suap menyuap.

“Proyek peningkatan jaringan DI Papalang Kabupaten Mamuju yang menelan anggaran milliaran rupiah itu sarat dengan indikasi KKN atau suap menyuap antara PPK dan pelaksana proyek, karena proyek tersebut dipaksakan untuk dikerjakan, sedangkan dokumen pembuktiannya tidak dapat ditunjukkan. LAK Sulbar akan mengawal kasus ini ke ranah hukum,” tegas Muslim di Mamuju, Sabtu (7/12/2019). (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya