BRAK Unjuk Rasa di Kajati Riau Terkiat Dugaan KKN di Kampar, Pelalawan dan Rokan Hulu

06 December 2019 02:57
BRAK Unjuk Rasa di Kajati Riau Terkiat Dugaan KKN di Kampar, Pelalawan dan Rokan Hulu
Aksi Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK) di Kantor Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Toni W/Trans89.com)

PEKANBARU, TRANS89.COM – Unjuk rasa Barisan Rakyat Anti Korupsi (BRAK) dipimpin Afifuddin dan diikuti sekitar 35 orang peserta aksi terkait dugaan KKN di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu (Rohul) serta proyek pekerjaan Saruan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN ) Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rilayah Riau danpekerjaan rumah khusus Riau 1, berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/12/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Kejati Riau harus segera usut tuntas dugaan KKN di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan pada proyek pekerjaan Satker P2JN Kementerian Bina Marga wilayah Riau dan Kementerian PUPR Pekerjaan Rumah Khusus Riau 1.

Tuntutan massa aksi Afifuddin mengatakan, adanya indikasi KKN Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kampar, pada program kegiatan laporan realisasi anggaran BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2018 menyajikan belanja sebesar Rp29.509.048.006,83 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp32.000.000.000,00.

“Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja pada enam kegiatan pada BLUD RSUD Bangkinang menunjukkan terdapat realisasi belanja yang tidak berdasarkan kondisi sebenarnya, sehingga merugikan negara sebesar Rp3.102.677.619,64. Belanja Modal Anggaran Dinas PUPR tahun 2018 untuk pembangunan jalan sebesar Rp135.236.897.901,00 atau 83,17% dari anggaran sebesar Rp62.598.023.291,13, di duga tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja. Pekerjaan jalan Lingkungan Desa Tanjung Alai, Jalan Poros Desa Ranah Sungkai, Jalan Lingkungan Pongkai Istiqomah, Jalan Sungai Kampar Menuju Kawasan NIina Politan dilaksanakan oleh PT DKN berdasarkan Kontrak Nomor 03.01/Kontrak/PPK-VVIL. I/PUPR-BJJ/V 11/201 8 tanggal 6 Juli 2018 senilai Rp2.437.034.800,00,” kata Afifuddin.

Ia juga menuntut adanya indikasi KKN Pemda Kabupaten Rokan Hulu pada program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pagu anggaran Rp13.351.744.050, Dinas Perhubungan (Dishub) pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya jalan poros desa Kabupaten Rohul pagu anggaran Rp. 8.925.000.000, pengadaan lampu PJU tenaga surya Jalan ibu kota Kecamatan Kabupaten Rohul pagu anggaran Rp.12.175.000.000, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan pelumas alat berat exsavator, backco loader, buldoser pada bulan Januari-Desember pagu anggaran Rp144.330.000, dengan total Rp1.731.960.000.

“Dugaan penggelepan pendapatan PD BPR Rohul tahun 2018 dan berkurangnya jumlah penyertaan Pemda Kabupaten Rohul kepada PD BPR Rohul dalam penyertaan modal tahun 2017 Rp10.305.067.100,00 data pada tahun 2018 Rp9.447.894.205,00. Artinya, penyertaan Pemda Kabupaten Rohul kepada PD BPR Rohul yang hilang sebesar Rp857.127.205,00. Rehab Gedung Rawat Kelas I,II,III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memakai dana DAK Rp1,906.282.826,80 yang dikerjakan CV Ridho Karya Mandin,” tutur Afifuddin.

Dirinya menuntut adanya indikasi KKN pada Pemda Kabupaten Pelalawan pada program kegiatan pekerjaan paket 10 (X) peningkatan jalan poros Desa Tambak Aspal 1 Kilometer (Km) dan peningkatan jalan Langgam Tambak Aspal 1,50 Km dengan nilai APBD Pelelawan Tahun 2016 Rp6.600.000.000.

“Selanjutnya, pekerjaan paket 30 peningkatan jalan Ukui Kerumutan segmen SP Ukui Pasar Genduang, Rigid Pavement Tahun 2016 Rp16.996.824.000 pada Dinas Bina Marga. Pekerjaan paket 32 peningkatan jalan Langgam e Gondai segmen pasar baru simpang Tengkorak Aspal Tahun 2016 Rp11.550.000.000 pada Dinas Bina Marga,” ujar Afifuddin.

Massa aksi diterima Kepala Seksi (Kasi) Humas Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Riau, Muspidauwan menyampaikan, laporan yang kita terima masih bersifat judo sementara, kita perlu indikasi, karena didalam pemerintahan ada dua yang melakukan pemeriksaan, yang pertama internal yang di lakukan BPK yang kedua pemeriksaan eksternal penegak hukum yaitu Kejaksaan.

“Pada pemeriksaan internal, mereka bisa mengaudit dengan meminta berkas. Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan harus ada indikasi terlebih dahulu. Sampaikan indikasi terlebih dahulu, kami akan lakukan telaan untuk ditindaklanjuti, apakah ini akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejati atau Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kami akan tunggu indikasi ada, sambil melakukan investigasi dilapangan,” papar Muspidauwan.

Massa aksi kemudian menuju Kantor Kejari Pekanbaru dan diterima oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni dengan tanggapan, laporan yang kami terima Minggu lalu sudah kami tindaklanjuti dan kami proses.

“Apapun hasil kedepannya, akan kami sampaikan,” imbuh Yuriza. (Tony/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya