APMS Minta Perusahaan Tambang Aspal PT BRM di Buton Selatan Selesaikan Ganti Rugi

06 December 2019 18:10
APMS Minta Perusahaan Tambang Aspal PT BRM di Buton Selatan Selesaikan Ganti Rugi
Aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sampolawa (APMS) depan Kantor Camat Sampolawa di Kelurahan Jaya Bakti, Kabupaten Buton Selatan, Sultra. (Rony Wijaya/Trans89.com)
.

BUTON SELATAN, TRANS89.COM – Unjuk rasa damai Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sampolawa (APMS) diikuti sekitar 40 orang peserta aksi dipimpin La Ode Heslin depan Kantor Camat Sampolawa di Kelurahan Jaya Bakti, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Akso APMS tersebut, untuk menyikapi pemuatan batu aspal yang belum memenuhi kriteria dan penabrakan area budidaya rumput laut di teluk Sampolawa, Jumat (6/12/2019).

Tuntutan massa ksi, La Ode Heslin meminta kepada pihak perusahaan PT Buton Raya Mandiri (BRM) untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan masyarakat atas insiden penabrakan rumput laut dan pembayaran upah pekerja pemecah batu aspal di lokasi penampungan Samolewa.

“Kami meminta kepada pihak perusahan agar menghentikan aktivitas produksi secara total,” kata Heslin.

Heslin juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT BRM dan kepada Pemda Buton Selatan untuk segera merancang Peraturan Daerah (Perda) RT/RW dan khusus pengelolaan tambang aspal.

“Meminta kepada Pemda Buton Selatan untuk segera mengambil alih IUP yang beroperasi diwilayah administrasi Kabupaten Buton Selatan,” tegas Heslin.

Camat Sampolawa, Lakali menemui massa aksi dengan tanggapan, keberadaan dirinya di Sampolawa sudah sangat lama dan dalam waktu dekat ini dengan adanya permasalahan ini, dirinya bisa tinggalkan Sampolawa.

“Saya sangat mendukung gerakan dari adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang sudah memperjuangkan kemakmuran rakyat. Pemanfaatan teluk laut Sampolawa sampai saat ini masih mendatangkan faktor positif atas kelangsungan hidup masyarakat Sampolawa,” ujar Lakali.

Lakali menyampaikan kepada pihak Pemkab Buton Selatan agar memperhatikan petani agar-agar (rumput laut) dengan tidak menghilangkan mata pencaharian mereka petani.

“Persoalan pertambangan, pihak Kecamatan Sampolawa tidak memiliki kewenangan bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan sekalipun mempunyai kewenangan sangat terbatas, yang lebih berhak yakni pihak Pemprov,” paparnya. (Roni/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya