Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Papalang Mamuju Senilai Rp1 Miliar Diduga Maladministrasi

06 December 2019 01:14
Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Papalang Mamuju Senilai Rp1 Miliar Diduga Maladministrasi
Pelaksanaan proyek peningkatan jaringan daerah irigasi Papalang, Kabupaten Mamuju tetap berjalan mesti diduga maladministrasi tanpa memperhatikan ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Adhy Putra Siregar/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Pelaksanaan proyek peningkatan jaringan daerah irigasi (DI) Papalang, Kabupaten Mamuju tetap berjalan mesti diduga maladministrasi tanpa memperhatikan ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kamiruddin Al Islam P. (FB Memet)

 

Diketahui, peningkatan jaringan DI Papalang dengan nilai pagu paket kegiatan Rp1.000.000.000 dan nilai harga perkiraan sementara (HPS) paket Rp1.000.000.000 dengan harga penawaran Rp848.725.648,96, melalui APBD 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan nama pemenang CV Serifal 8 S alamat Jalan KS Tubun, Nomor 29 Mamuju.

Dalam rapat persiapan penunjukan penyedia sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemenang tender bersama-sama melakukan klarifikasi pembuktian.

PPK mengundang Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pemenang tender untuk bersama-sama melakukan klarifikasi pembuktian tetapi yang hadir hanya pemenang tender, sedangkan Pokja ULP tidak hadir.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) yang telah dimutasi, Rusli Londja dikonfirmasi via telpon selulernya mengatakan, dalam proses klarifikasi pembuktian administrasi tenaga teknis atau terampil dan dukungan peralatan telah ditemukan ketidak sesuaian data yang dimasukkan dari ULP dengan data yang diberikan dan data yang ada.

“Ada beberapa dokumen lelang yang ternyata tidak bisa dibuktikan dan pemenang tender mengakuinya. Hal itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani langsung antara PPK dan pemenang tender. Maka saya selaku PPK menyurat ke Pengguna Anggaran (PA) untuk meminta petunjuk dan jawaban dari PA adalah ikuti prosedur dan aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR RI Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia Pasal 91 ayat (2),” kata Rusli.

Rusli menyebutkan, kedua, disposisi PA mengatakan pelajari Pasal 91 ayat (2), maka dirinya selaku PPK melakukan pembuktian, dan selaku PPK mewajibkan pemenang tender yaitu salah satunya mendatangkan tenaga ahli atau terampil, karena yang bekerja adalah manusia bukan dokumen.

“Pertanyaannya pada saat saya menahan dan pada saat saya dimutasi kenapa penandatanganan kontrak dilakukan, padahal tidak sesuai dengan prosedur,” sebut Rusli.

Kabid PSDA Dinas PUPR Sulbar, Warliah yang juga selaku PPK kegiatan tersebut ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, enggan komentar terlalu jauh.

“Proses penandatangan kontrak pada tanggal 20 September 2019 dan sesuai dengan proses di ULP,” ujar Warliah.

Sementara salah seorang praktisi hukum di Mamuju, Kamiruddin Al Islam P menyampaikan pra penandatangan dokumen kontrak, wajib hukumnya PPK, Pokja pemilihan dan pemenang tender melakukan tahapan klarifikasi pembuktian.

“Sebelum menerbitkan SPPBJ paling lambat tiga hari setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK, dan memastikan penyedia memenuhi ketentuan yang diisyaratkan,” papar Kamiruddin yang akrab disapa Memet di Mamuju, Kamis (5/12/2019).

Ia mengungkapkan, pada kasus proyek peningkatan jaringan DI Papalang Kabupaten Mamuju jika dalam klarifikasi pembuktian pihak pemenang tender tidak bisa membuktikan dokumen lelang sesuai dengan yang diisyaratkan oleh PPK, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.

“Kalu tidak bisa membuktikan dokumen lelang sesuai dengan yang diisyaratkan oleh PPK, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilanjutkan, karena tidak sesuai dengan prosedur. Jika tetap dipaksakan untuk berjalan, maka patut diduga maladministrasi dalam prosesnya,” ungkap Memet.

Lanjut Memet, pada dasarnya banyak masalah KKN dari proses pengadaan barang dan jasa akibat tidak sesuai standar yang ada, dan itu berawal dari proses administrasi yang salah lalu dipaksakan berjalan.

“Untuk itu, saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan maladministrasi dalam proses pelaksaan tender proyek peningkatan jaringan irigasi DI Papalang Kabupaten Mamuju,” desak Memet. (Adhy/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya