Optimalkan PAD, Pemda Pasangkayu Sosialisasi Pajak Daerah

05 December 2019 21:22
Optimalkan PAD, Pemda Pasangkayu Sosialisasi Pajak Daerah
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa foto bersama pemateri usai pembukaan acara sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh Bapenda Pasangkayu, di ruang pola kantor bupati, Jaln Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andis/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar sosialisasi pajak daerah.

Sosialisasi itu dibuka lansung Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa dan dihadiri Wakil ketua DPRD Arwi, Kapolres diwakili KBO Satuan Reskrim Ipda Firman Sanusi, Kajari Pasangkayu diwakili Kasi Pidsus Nasrah, serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Pasangkayu, berlansung di ruang pola kantor bupati, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (5/12/2019).

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Agus menyampaikan agar mengoptimalkan pajak daerah untuk mendorong kemajuan bangsa.

“Negara ini di bangun dari pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu telah diketahui bersama, dengan adanya proses pendapatan pajak ini, KPK mempunyai rasa tanggungjawab untuk memberikan pengawasan secara langsung,” papar Bupati dua periode ini.

Agus berharap, agar dari sekian banyaknya perusahaan-perusahaan di Pasangkayu, bisa secara bersama-sama pemerintah daerah untuk mendorong dalam meningkatkan pajak yang akan dikelola kembali menjadi fasilitas yang akan dinikmati oleh masyarakat.

“Tentunya, dari pajak kita harapkan bisa mendorong daerah kita lebih maju, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan secara maksimal. Olehnya itu, mari kita motivasi diri kita bahwa betapa pentingnya kita membayar pajak, sehingga semua berjalan dengan baik dalam memenuhi harapan kita,” harap Agus.

Kepala Bapenda Pasangkayu, Badaruddin menjelaskan, dengan sistem data dan transaksi lebih transparan, sehingga pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat mengetahui omset yang didapat.

“Hal itu agar pelaku usaha tahu seberapa besar kewajiban pajak yang harus dibayar,” jelasnya.

Mewakili Kapolres Mamuju Utara (Matra), Ipda Firman Sanusi dalam materinya mengatakan secara singkat, bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara (ASN).

“Hal itu dierikan kewenangan tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan ini,” kata Ipda Firman. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya