Paripurna Persetujuan Bersama RAPBD 2020 Pasangkayu, Fraksi Nurani Membangun Walkout

02 December 2019 21:50
Paripurna Persetujuan Bersama RAPBD 2020 Pasangkayu, Fraksi Nurani Membangun Walkout
Tiga Anggota DPRD Pasangkayu dari Fraksi Nurani Membangun, Herman Yunus, Andi Yusuf dan Alimuddin melakukan Walkout melangkah keluar meninggalkan rusang sidang rapat paripurna persetujuan bersama RAPBD 2020, di Kantor DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Irwan Hamsi/Trans89.com)

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Tidak menyetujui dan merasa ada yang ganjal dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020, tiga anggota DPRD Pasangkayu yang tergabung dalam Fraksi Nurani Membangun melakukan aksi walkout (meninggalkan ruang) dalam rapat paripurna persetujuan bersama antar eksekutif dan legislatif berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (2/12/2019).

Ketiganya, masing-masing Wakil Ketua Fraksi Nurani Membangun Herman Yunus, dan dua anggota Fraksi Andi Yusuf dan Alimuddin.

Herman Yunus yang diwawancarai setelah walkout beralasan, ini dilakukan sebab ia salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Pasangkayu yang rutin mengikuti rapat, hingga sekarang belum mendengarkan kata kesepakatan.

“Saya menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Pasangkayu, Firman tidak transparan soal anggaran. Tidak ada paripurna jika tidak ada kesepatan antara Banggar (DPRD) dan TAPD. Terutama terkait dokumen, padahal anggota DPRD punya hak untuk tahu,” kata Herman.

Menurutnya, ada kejanggalan sebab ada program yang tidak rasional. Seperti yang ia jadikan sampel untuk penyewaan tenda pada acara HUT Pasangkayu yang menelan anggaran sekira Rp800 juta bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Meski mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2019 soal sewa tenda yang menetapkan Rp2,5 juta perpaket, tapi ternyata tiba-tiba membengkak menjadi Rp20 juta untuk 40 jumlah OPD. Ini bisa dikategorikan mark up (penggelembungan) anggaran daerah,” tutur Herman politisi PPP ini.

Ia menyebutkan, sangat tidak etis menggunakakan uang rakyat apalagi jumlahnya begitu besar sehingga dianggap tidak wajar, dan mestinya anggaran seperti itu lebih baik dialokasikan ke kebutuhan mendasar masyarakat.

“Setidaknya, total RAPBD Pasangkayu tahun 2020 mencapai Rp935 miliar termasuk di dalamnya penambahan Rp73 miliar yang dianggap belum jelas peruntukannya. Kami ini hanya untuk merasionalkan, bukan maksud mencekal pembahasan, tapi ini bagian dari preventif,” sebut Herman.

Bukan hanya itu, Herman mengungkapkan, salah contohnya lagi yakni, Kerangka Acuan Kerja atau yang sering disebut KAK OPD, juga tidak pernah diperlihatkan sebelum dalam proses pembahasan ke Banggar hingga akhirnya DPRD yang memiliki hak, kewalahan untuk mengontrol.

“Bukannya saya tidak pernah meminta dokumen pendukung tentang jenis seluruh kegiatan, namun pihak TAPD tidak berkenan memberikan, hingga pada akhir pembahasan anggota DPRD yang memerlukan dokumen KAK, tapi lagi-lagi itu juga tidak diindahkan. Saya merasa, seakan Pemda mau mereduksi fungsi DPRD, baik budgeting maupun pengawasan,” ungkap Herman.

Sebagai masyarakat, Ikram Ibrahim juga sempat menyoroti pembahasan RAPBD Pasangkayu tahun 2020. Jika pembahasan mengalami kebuntuan (deadlock), maka buntutnya kerugian bagi daerah.

“Padahal kitakan ketahui bersama, berdasarkan pasal 317/UU 23 tentang pemerintahan daerah, batas maksimal pelaksanaan pembahasan APBD pertanggal 30 November 2019. Jika menyesuaikan pelaksanaan penjabaran APBD sebelumnya dengan didasari peraturan kepala daerah, anggota DPRD akan terkena sanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan masa kerja,” jelas mantan Anggota DPRD Pasangkayu periode 2014-2019 ini.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu, Firman selaku ketua TAPD saat dihubungi via ponselnya belum menemukan jawaban hingga berita ini tayang. (Arham/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya