Akindo Laporkan Sejumlah Proyek di Mamasa Diduga Bermasalah ke Polda dan Kejati Sulbar, Darman: Kami Juga ke Kejagung Terkait Pengadaan Bibit Kopi

01 December 2019 19:39
Akindo Laporkan Sejumlah Proyek di Mamasa Diduga Bermasalah ke Polda dan Kejati Sulbar, Darman: Kami Juga ke Kejagung Terkait Pengadaan Bibit Kopi
Proyek perumahaan transmigrasi di Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulbar. (Andi Waris Tala/Trans89.com)

MAMASA, TRANS89.COM – Beberapa proyek diduga bermasalah di Kabupaten Mamasa resmi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Indonesia (Akindo) Sulawesi Barat (Sulbar) pada Tanggal 26 November 2019 lalu kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulbar di Mamuju.

Ketua LSM Akindo Sulbar, Darman Ardi. (Andi Waris Tala/Trans89.com)

 

“Selain melaporkan beberapa proyek yang diduga bermasalah di Mamasa, kami LSM Akindo juga menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar,” kata Ketua LSM Akindo Sulbar, Darman Ardi, Minggu (1/12/2019).

Ia menjelaskan, laporan dugaan korupsi terhadap proyek yang dilaporkan indikatornya sangat jelas. Contohnya, proyek peningkatan jalan Tampak Kurra-Pariangan di Kecamatan Tabulahan dikerjakan tahun 2017 dengan anggaraan Rp10 miliar, kondisi jalan saat sekarang ini sudah rusak Parah.

“Pekerjaan jalan Tampak Kurra-Pariangan tersebut baru dua tahun dinyatakan selesai dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp10 miliar,” jelas Darman.

Selain melaporkan proyek pekerjaan diduga dikerja asal asalan, LSM Akindo juga melaporkan kegiatan di pemukiman transmigrasi di Kecamatan Mehalaan yang menelan anggaran puluhan miliar dengan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal.

“Transmigrasi di Kecamatan Mehalaan khsusnya di daerah Passembu’/Botteng, warga transmigrasi sisa 1 kepala keluarga (KK), sementara di daerah Rano, Kecamatan Mehalaan, warga transmigrasi yang awalnya berjumlah 200 KK kini tersisa sekitar 50 KK,” ujar Darman.

Hal ini menurut Darman mengundang sejuta tanda tanya, sebab setiap tahun warga transmigrasi di Kecamatan Mehalaan diberi segala fasilitas dalam bentuk bantuan Yang bersumber dari APBD dengan jumlah warga transmigrasi yang diduga kuat direkayasa. Dari berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Mamasa, pembangunan jembatan Tedong-Tedong di Kota Mamasa juga kami investigasi.

“Pembangunan jembatan Tedong-Tedong pasca bencana banjir di Mamasa Tahun 2017 menelan anggaran sebesar Rp1,2 miliar, padahal pekerjaan jembatan Tedong-Tedong dilihat dari segi kontruksi dan material yang digunakan tidak seimbang dengan jumlah dana yang digunakan sekitar Rp1,2 miliar,” tutur Darman.

Dirinya menyebutkan, plat jembatan Tedong-Tedong terbuat dari kayu (bantalan), serta dinding pengaman terbuat dari besi, sementara rangka yang digunakan masih menggunakan material lama sebelum terjadi bencana banjir.

“Dari Sekian kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa yang dilaporkan LSM Akindo, kami mengharapkan keseriusan dari lembaga penegak hukum seperti Kejati dan Polda Sulbar untuk mengusut tuntas Laporan kami,” sebut Darman.

Darman menyampaikan, kami LSM Akindo juga membawa atau melaporkan kasus dugaan penyimpangan lainnya ke Kejaksan Agung (Kejagung) dan KPK sesuai tingkatan dugaan pelanggaran bedasarkan hasil investigasi di lapangan.

“Khusus di Kejagung, kami akan membangun komunikasi dengan pihak Kejagung terkait dugaan adanya permainan oknum Jaksa di Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan oknum yang terkait dalam proyek pengadaan dua juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa,” papar Darman.

Sekaitan dengan laporan LSM Akindo ke Kejati Sulsel pada tahun 2017 menyoal pengadaan dua juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Darman merasa heran, sebab laporannya kepihak Kejati Sulsel awalnya berproses dengan lancar.

“Terbukti proses laporan kami ditindaklanjuti Kejati Sulsel, karena pada Bulan Oktober Tahun 2018, Kejati Sulsel telah menetapka satu orang tersangka inisial M, namun penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel tidak jelas sampai sekarang. Jika memang penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel dianggap tidak bersyarat, sejatinya pihak Kejati memberikan penjelasan kepada kami selaku pelapor, Untuk itu, kami juga akan melanjutkan kasus ini kepihak Kejagung di Jakarta untuk di evaluasi kembali proyek pengadaan dua juta bibit kopi ini,” demikian Darman. (AWT/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya