Front Mahasiswa Islam Desak Kemenkopolhukam Segera Dikembalikan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia

30 November 2019 01:01
Front Mahasiswa Islam Desak Kemenkopolhukam Segera Dikembalikan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia
Aksi PP Front Mahasiswa Islam (FMI) di Kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. (Andre Handianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Pimpinan Pusat (PP) Front Mahasiswa Islam (FMI) diikuti sekitar 60 orang peserta aksi dipimpin Fahmi Herawan di Kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, jangan halangi Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. Copot Agus Maftuh Abegebriel sebagai Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi. Mahasiswa menolak segala bentuk perampasan hak-hak rakyat. Solidaritas mahasiswa untuk Habib Rizieq Shihab. Kembalikan Habib Rizieq Shihab. Mahasiswa bersama rakyat selamatkan Habib Rizieq Shihab. Kami beri waktu 24 jam pulangkan Habib Rizieq Shihab.

Elemen yang tergabung, PD FMI Banten, DPC FMI Tangerang Selatan, Komisariat Universitas Pamulang, perwakilan UIN Jakarta dan Universitas Mahasiswa Tangerang.

Orasi Fahmi Herawan mengatakan, Ahok pelaku kriminal mendapatkan karpet merah, menempati jabatan strategis sebagai Komisaris Utama Pertamina, sedangkan Ulama kita Habib Rizieq Shihab dirampas hak konstitusinya.

“Prof Mahfud mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang paham tentang konstitusi ternyata setelah menjadi antek penguasa hilang akalnya dan tidak paham konstitusi. Lebih baik anda mundur sebagai Menteri, karena sekarang anda jadi Menteri tidak berani beraudensi dengan kami. Kami sebagai mahasiswa datang kesini ingin menemui pejabat yang namanya Mahfud, tetapi ternyata orangnya kabur. Kami ingin beraudensi, jangan hanya berani bicara di media sosial (medsos). Menkopolhukam harusnya laksanakan tugasnya melindungi hak-hak konstitusi warga negaranya,” kata Fahmi.

Mass aksi bagikan selebaran dan dibacakan Fahmi Herawan menyampaikan, mahasiswa menuntut pencopotan Agus Maftuh Abegebriel, Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya menjungjung tinggi konstitusi sebagai dasar negara, serta hukum Internasional sebagai dasar interaksi dalam pergaulan dunia internasional juga perilaku antar mangsa.

“Masalah hak asasi manusia (HAM) merupakan amanat penting konstitusi yang diatur dalam UUD 1945, juga dalam hukum internasional yang dituangkan dalam deklarasi HAM Internasional,” papar Fahmi.

Menurutnya, untuk terpenuhinya HAM dimuat dalam pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di mata hukum. Dan hal inipun tertuang juga dalam pasal 28E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

“Deklarasi HAM Internasional Pasal 2, setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi HAM ini tanpa dibedakan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pandangan lainnya, kebangsaan yang menjadi asal-usul kekayaan sebuah negara. Lebih lanjut tidak boleh dilakukan suatu perbedaan yang dilakukan atas dasar politik, status yuridiksi atau status internasional suatu negara berdasarkan wilayah dimana seseorang berada, secara mandiri, berdasarkan kepercayaan, atau berdasarkan pembatasan kedaulatan,” tutur Fahmi.

Ia menjelaskan, salam pelaksanaan amanat konstitusi UUD 1945 maupun deklarasi HAM Internasional diatur tentang fungsi diplomat suatu negara sebagai pelaksanaan hubungan luar negeri (Hublu), jika mengacu pada aturan yang diamanatkan kepada setiap kedutaan besar (Kedubes) wajib melayani melindungi, serta bertanggungjawab terhadap warga negara yang berada diwilayah Kedubes tersebut.

“Kedubes Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mengemban amanat UUD dan HAM Internasional, bahkan dengan sangat fatal Agus Maftuh Abegebriel selaku Dubes bermain opini publik, sehingga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Dubes serta mempermalukan wajah Indonesia dimata dunia Internasional,” jelas Fahmi.

Fahmi menyebutkan, sedangkan menurut keterangan mantan Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia, Syeikh Usama Al Shuaibi dalam wawancaranya menyatakaan, Habib Rizieq Shihab tidak memiliki masalah hukum di Arab Saudi.

“Berdasarkan rangkaian peristiwa yang dialami Habib Rizieq Shihab, maka kami mahasiswa menuntut laksanakan amanah UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D ayat (l) dan Pasa128 ayat (l). Pemerintah harus meminta maaf kepada Ummat Islam, karena telah gagal melindungi ulama yang dicintai rakyat Indonesia. Menuntut pemecatan Agus Maftuh Abegebriel selaku Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, karena tidak becus menjalankan fungsinya sebagai Dubes, lebih sibuk bermain opini yang justru menyudutkan kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hentikan upaya pencegahan dan jangan halangi kepulangan Habib Rizieq Shihab. Negara wajib menjamin keselamatan dan keamanan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia,” sebut Fahmi.

Lima orang perwakilan massa aksi pimpinan Lutfi Nasrullah di terima oleh Sekretaris Deputi Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam di ruang media center, Brigjen TNI Yusma Rizal.

Ali Alatas mengatakan, agar pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam aktif dan terlibat menangani permasalahan kepulangan Habib Rizieq Shihab.

“Habib Rizieq pernah menyampaikan situasi yang terjadi pada dirinya kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, dengan harapan dapat disampaikan ke pemerintah Indonesia, namun kenyataannya apa yang disampaikan Habib Rizieq justru tidak sampai ke pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam. Copot Agus Mahfud, karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang ada,” kata Ali.

Safik menuturkan, terkait pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa pernah ada negosiasi mengenai kepulangan Habib Rizieq, tapi negosiasi tersebut bukan dengan Menkopolhukam.

“Seharusnya Menkopolhukam dalam hal ini lebih aktif untuk mencari tahu mengenai adanya negosiasi kepulangan Habib Rizieq tersebut,” tutur Safik.

Tanggapan Brigjen TNI Yusma Rizal menyampaikan, tidak ada yang namanya kita cuek dalam hal kepulangan Habib Rizieq, namun semua ada prosesnya, dan terkait proses itu adalah domain dari Imigrasi juga.

“Aspirasi akan kami kami tampung dan kami sampaikan kepada Pak Menteri agar nanti berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi mengenai kepulangan Habib Rizieq,” papar Brigjen Yusma.

Usai perwakilan diterima pihak Kemekopolhukam, kemudian bergabung kembali dengan massa dan menyampaikan hasil pertemuan, kami terimakasih kepada masyarakat yang hadir disini bersama mahasasiswa untuk bersama-sama dalam rangka menuntut hak konstitusi.

“Dalam pertemuan dengan perwakilan Kemenkopolhukam kita menuntut hak rakyat Indoneaia terkhususnya hak konstitusi Habib Rizieq Shihab untuk bisa kembali ke Indonesia dan menuntut pencopotan Dubes Arab Saudi Agus Maftuh Abegebrirl. Perlu diketahui, saat pertama Habib Rizieq dicekal, org yang pertama menerima laporan adalah Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh, tapi Pak Mahfud selalu bilang sampai sekarang belum pernah ada laporan oleh pihak Habib Rizieq Sihab, ini bukti ada orang yang bermain politik yaitu Dubes Agus Maftuh”. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya