APMPDD Pulau Taliabu Malut Unjuk Rasa di Baharkam Mabes Polri Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa

30 November 2019 00:43
APMPDD Pulau Taliabu Malut Unjuk Rasa di Baharkam Mabes Polri Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa
Aksi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa (APMPDD) depan Gedung Baharkam Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Irvan Akmal/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa (APMPDD) diikuti sekitar 65 orang aksi dipimpin Frans depan Gedung Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Dana Desa.

Orasi Frans mengatakan, kita hadir di sini untuk menyampaikan ada oknum mafia-mafia di desa-desa yang di pangkas oleh Bupati dan kami sampaikan dari Masyarakat Pulau Taliabu akibat kebijakan yang tidak sampai ke masyarakat di pangkas oleh Bupati.

“Hari ini kami tidak percaya kepada perangkat-perangkat hukum di sana, sehingga terjadi pelanggaran hukum. Makanya kami meminta di usut kasus anggaran Dana Desa (DD),” kata Frans.

Menurutnya, Kejahatan paling krusial adalah kejahatan korupsi kawan-kawan, ini merupakan kebiasaan buruk akibat warisan Orde Baru (Orba). Masalah korupsi menjadi masalah krusial, maka kami ingatkan Mabes Polri untuk mengusut permasalan ini.

“Hukum belum mampu di terjemahkan dengan baik, seperti Bupati Aliamus, bahkan adiknya terlibat anggaran DD Hidayat Alianus. Mabes Polri harus berbuat adil, selama ini belum di tindaklanjuti oleh aparat di sana, kita lihat banyak rentetan hukum seperti menangani kasus di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut),” tutur Frans.

Ia menjelaskan, kita tunjukan, sekiranya Mabes Polri mengetahui beberapa masalah di Kabupaten Pulau Taliabu, kami pertegas bahwasanya kehadiran kami untuk menyampaikan kasus Korupsi di Indonesian bagian timur terkait pemotongan DD yang di potong oleh Bupati Pulau Taliabu, walau ada beberapa aparat yang sudah di tahan, tetapi otak di balik kasus ini masih berkeliaran menghirup udara bebas kawan-kawan.

“Kasus ini sudah di suarakan oleh beberapa LSM, sampai sekarang hanya bendahara dan yang lainnya di proses hukum. Bagian Program Presiden Jokowi harus tepat sasaran dalam mengalirkan DD, tapi pada prakteknya masih banyak penyimpangan oknum aparat di daerah yang memakan DD. Kami meminta Mabes Polri untuk menangkap Bupati Pulau Taliabu sebagai tersangka yang merugikan negara sekitar Rp4,5 miliar,” jelas Frans.

Dirinya menyampaikan, misi pemerintahan Indonesia, memiliki program DD bahkan beliau Presiden Jokowi meminta aparat yang terkait ikut mengawasi DD dari Sabang sampai Merauke tanpa ada perbedaan.

“Perjuangkanlah masalah pemeratan dana keseluruh negara ini, jangan sampai ada korupsi atau dalam kosa kata di sebut pencuri. Ada beberapa aparat pemerintah untuk mengawal, kontrol seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Polri, yang di berikan kewenangan, sedangkan masyarakat memiliki harapan masalah DD itu terealisasi, tapi daerah kami khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu banyak penyelewengan. Makanya kami datang kesini untuk memberi beberapa masalah kasus di Malut, kami menginginkan ada keseriusan tindakan Mabes Polri untuk menyelesaikannya,” papar Frans. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya