AMPD Unjuk Rasa Depan Kantor PMD dan Bupati Majene Terkait Sengketa Pilkades

30 November 2019 00:47
AMPD Unjuk Rasa Depan Kantor PMD dan Bupati Majene Terkait Sengketa Pilkades
Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Domokrasi (AMPD) di Kantor PMD dan Bupati Majene, di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)

MAJENE, TRANS89.COM – Sekitar 70 orang massa aksi yang tergabung di Aliansi Masyarakat Peduli Domokrasi (AMPD) dipimpin Armin lakukan unjuk rasa damai di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Bupati Majene, di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (29/11/2019).

Aksi AMPD Majene tersebut, menyikapi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) di Tammeroddo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Majene.

Peserta aksi bergerak dari Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo Sendana dengan menggunakan kendaraan roda empat dan dua menuju titik aksi depan Kantor PMD Majene.

Massa aksi mebawa spanduk bertuliskan, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Masyarakat menggugat tuntaskan sengketa Pilkades. Selamatkan demokrasi Pilkades, tuntut dan adili oknum-oknum perusak demokrasi.

Orasi Anca mengatakan, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggugat pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Majene 2019 untuk ditegakkan, jujur, transparan, bebas dan rahasia dengan mengedepankan demokratis yang sesuai dengan konstitusi dan aturan-aturan yang berlaku.

“Betapa gembiranya masyarakat menyambut datangnya demokrasi Pilkades berdasarkan aturan yang berlangsung aman. Kehadiran kami adalah tidak ingin melihat lagi penyelenggara panitia ikut bermain dan tidak independen, mempermainkan penyelenggaraan bersikap independen yang mengakibatkan menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat,” kata Anca.

Adapun tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Anca menyebutkan, selamatkan pesta demokrasi Pilkades serentak Kabupaten Majene 2019. Tegakkan Permendagri 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2019 dan petunjuk teknis (Juknis) Pilkades 2019 tentang pelaksanaan Pilkades 2019 sebagai acuan dan tata сага pelaksanaan Pilkades 2019.

“Tuntaskan segera semua sengketa Pilkades 2019 Kabupaten Majene. Kami mendesak pemerintah, DPRD, Dinas PMD Kabupaten Majene, untuk segera mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa desa yang sementara masih dalam tahapan sengketa untuk mendapat penyelesaian secara adil, jujur dan transparan demi ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,” sebut Anca.

Sementara di halaman Kantor Bupati Majene, langsung menyampaikan orasi dan tuntutan sama dan diterima oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Majene, Nahdla BP mengucapkan terimakasih kepada Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi yang telah menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaporan deri masyarakat sudah sampai ke Bupati Majene, sementara kami sudah membahas dan akan berupaya segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Sampai saat ini belum ada penetapan jadi Kepala Desa (Kades), bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene peduli dengan demokrasi dengan kondisi sekarang. Pemkab Majene bersama tim tidak akan membedakan-bedakan, baik itu petahana akan memproses dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat terkait dengan Pilkades. Rencana hari Selasa akan rapat kembali duduk bersama dipimpin oleh Bupati akan membahas permasalahan ini,” ucap Nahdla. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya