Kamasaroja Desak Kejagung Usut Tuntas Penerbitan IUP di Sarolangun Jambi

29 November 2019 16:51
Kamasaroja Desak Kejagung Usut Tuntas Penerbitan IUP di Sarolangun Jambi
Aksi Keluarga Mahasiswa Sarolangun Jambi Jakarta (Kamasaroja) berlangsung depan Kejagung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Andre Handrianto/Trans89.com)

JAKARTA, TRANS89.COM – Unjuk rasa Keluarga Mahasiswa Sarolangun Jambi Jakarta (Kamasaroja) diikuti sekitar 25 orang peserta aksi dan selaku koordinator lapangan (Korlap) Ramadhan, berlangsung depan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jalan Sultan Hasanudin, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, tangkap Cek Endra, tangkap periksa adili penjarakan usut tuntas kasus siluman yang merugikan negara Rp92,5 miliar, hari gini mau nangkap gue, mana bisa.

Orasi Ramadhan meminta kepada Kejagung agar berani menangkap Cek Hendra, dimana Cek Hendra bagaikan pejabat yang kebal hukum, padahal negara kita adalah negara hukum, kenapa Kejagung tidak berani menangkap Cek Hendra.

“Cek Hendara telah melakukan pelanggaran hukum atas penerbitan ijin usaha pertambanagn (IUP). Apabila Cek Endra masih bebas berkeliaran, tidak mungkin hutan di Indonesia akan habis. Kalau saya bilang tangkap, kawan-kawan harus bilang tangkap Cek Endra,” pinta Ramadhan.

Menurutnya, langkah revolusi kita jangan takut kawan-kawan untuk menyuarakan suara buat rakyat kawan-kawan dan semangat kawan-kawan.

“Cek Endra tangkap. Saya menegaskan kepada kawan-kawan kita disini untuk menyuarakan suara rakyat, dimana ada oknum pejabat yang sudah jelas melakukan korupsi tetapi masih bebas kemana-mana. Saya meminta Kejagung RI untuk menangkap Cek Endra untuk ditangkap dan diadili dan sudah dua periode dia (Cek Endra) menjabat,” tutur Ramadhan.

Press Release dibagikan Kamasaroja dan dibacakan Ramadhan menyampaikan, Bupati Sarolangun Jambi, Cek Endra terindikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan diduga merugikan negara Rp92,5 miliar.

“Berdasarkan investigasi dan on the spot (di tempat) dilakukan oleh Kamasaroja yang dihimpun dari laporan masyarakat juga di dukung dengan data-data dari berbagai sumber Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Sorolangun, tentang dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sarolangun Jambi Cek Endra terkait penerbitan sejumlah IUP yang beroperasi hanya 24 perusahaan yang memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” papar Ramadhan.

Ia menjelaskan, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2019 Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009. Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terdapat di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan PP Nomor 23 tahun 2003 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

“Terbukti Bupati Sarolangun Jambi, Cek Endra telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembuatan dugaan IUP Siluman dalam satu hari dibuat sampai beberapa kali. Untuk itu, Kamasaroja menemukan fakta lapangan, 11 Agustus 2008 hingga 11 Agustus 2011 ada lima perusahaan yang dibuatkan izinnya yaitu PT Dancoimar, PT Anugerah Cipta Permai, PT Angso Dua Permai, PT Panca Cipta Permai, PT Cipta Anugerah Permai. 15 Desember 2008 sampai 15 Desember 2011 ada 5 perusahaan yang dibuatkan izinnya yaitu, PT Angsoduo Permai, PT Tambang Inti Prima, PT Danau Kencana Lestarindo, PT Sarolangun Karang, PT Triadat Quantum. Selanjutnya 11 Juni 2009 gingga 11 Juni 2012, ada 2 perusahaan yang dibuatkan izinnya yaitu PT Sumber Kita Sejahtera dan PT Bumi Cipta Mandiri,” jelas Ramadhan.

Ramadhan menyebutkan, pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba di kelola berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan partisipatif, transparasi dan akuntabilitas.

“Selain itu, juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggara kegiatan usaha pertambangan Minerba,” sebutnya. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya