Rumah Advokasi Rakyat Minta Tim Percepatan Pembangunan Bangkalan di Bubarkan

22 November 2019 14:34
Rumah Advokasi Rakyat Minta Tim Percepatan Pembangunan Bangkalan di Bubarkan
Aksi damai Rumah Advokasi Rakyat (RAR), berlangsung di kantor Sekda, Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Bangkalan, Jatim, (Aditya/Trans89.com)

BANGKALAN, TRANS89.COM – Aksi damai Rumah Advokasi Rakyat (RAR) diikuti sekitar 15 orang peserta aksi dipimpin Risang Bima Wijaya.

Aksi RAR tersebut terkait adanya dugaan jual beli dokumen oleh oknum aparatur sipil negara (ASN), dugaan praktek pungutan liar (pungli) serta buruknya pelayanan perizinan untuk rakyat, berlangsung di kantor Sekda, Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), Kamis (21//11/2019).

Orasi dengan membacakan isi tuntutan, Risang Bima Wijaya mengatakan, pembangunan perumahan ada pajak dan persyaratan perijinan, namun selama ini di Kabupaten Bangkalan DUGAAN banyak penyimpangan dalam pengurusan perijinan.

“Banyaknya calo dalam pelaksananan perijinan yang berlangsung di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh oknum ASN dan jual beli dokumen, sehingga tidak ada aturan yang dilaksanakan dalam pengajuan perijinan,” kata Risang.

Menurutnya, program yang dilaksanakan oleh tim percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan, namun pada kenyataannya itu tidak berfungsi dan hanya menghabiskan dana anggaran yang tidak tercapai semua program, apalagi dengan pembiayaan Rp400 juta dalam program 1 Minggu itu tidak berfungsi, hanya menghabiskan uang dan kita tertinggal oleh Kabupaten Sampang yang notabene pemerintahan lebih kecil dari Kabupaten Bangkalan.

“Program Saber pungli tidaklah berfungsi, namun hanya digunakan untuk menjadikan pungli menjadi lebih luas. Tidak adanya pengawasan yang terbuka terhadap perkembangan di Kabupaten Bangkalan karena banyaknya pungli di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, sehingga seluruh usaha di Kabupaten Bangkalan tidak mempunyai ijin yang sesuai dengan aturan,” tutur Risang.

Risang menyebutkan, perkembangan toko modern di Kabupaten Bangkalan yang dapat kesenjangan sosial karena di toko modern tidak ada ketentuan harga yang sama dengan toko-toko kecil, karena tidak adanya Perda tentang ketentuan perijinan dalam pendirian toko modern.

“Bubarkan tim percepatan pembangunan yang tidak berfungsi dan pangkas biaya-biaya yang tidak berguna,” sebut Risang. (Aditya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya