Rakor Kemenkopolhukam dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sulbar

21 November 2019 16:58
Rakor Kemenkopolhukam dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sulbar
Rakor Kemenkopolhukam dalam rangka sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan penguatan Pokja IDI Sulbar, berlangsung di ruang Merak d'Maleo Hotel, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulbar. (Bagus/Nis)

MAMUJU, TRANS89.COM – Rapat koordinasi (Rakor) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dalam rangka sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Kemenkopolhukam dan Kesbangpol Sulbar dihadiri sekitar 30 orang peserta, berlangsung di ruang Merak d’Maleo Hotel, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Kamis (21/11/2019).

Sambutan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, kita berkumpul dengan tujuan bagaimana kita mengetahui perkembangan ke depan IDI di Sulbar pada tahun 2017 IDI turun dan di tahun 2018 IDI naik sampai di tahun 2019, Alhmdulilah IDI bisa naik.

“Bagaimana didalam hak-hak politik di Sulbar sangat dihargai dan diapresiasi, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan, sehingga di Pemkab pun sampai di Provinsi dikritik,” kata Idris.

Menurutnya, kita mau dari DPRD itu produktif dan kita mau politik kita memang mau benar-benar melihat betul dengan masyrakat, dimana Sulbar politiknya masih normatif-normatif saja.

“Bila perlu Sulbar dibikinkan dan diusulkan menjadi laboratorium pengembanggan IDI, karena di Sulbar merupakan provinsi baru memperkuat bagian IDI yang diperhitungkan,” tutur Idris.

Kepala BPS Sulbar, Win Rizal menyampaikan, dasar konseptual IDI di susun sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat tingkat kemajuan demokrasi Indonesia, dimana manfaat IDI yaitu dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi dan data IDI mampu menunjukkan 4 aspek variabel atau indikator.

“IDI di susun pada level provinsi untuk menunjukkan tingkat kemajuan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indikator dalam aspek hak-hak di lembaga politik mengalami peningkatan dan dalam aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan juga. Di tingkat nasional IDI di Sulbar hampir sedikit sama tinggi dan di tingkat Sulawesi Provinsi Sulbar yang paling tinggi. Secara umum IDI Sulbar meningkat, karena adanya peningkatan yang cukup signifikasi pada aspek kebebasan sipil,” papar Win.

Selanjutnya Dosen Universitas Paramadian, Abdul Malik Glamar menjelaskan, sebanyak 4 dari 10 indikator pada aspek kebebasan sipil meningkat utamanya karena faktor persiapan menuju Pemilu dan Pilpres.

“Keempat indikator kebebasan sipil itu, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,” jelas Malik.

Menurutnya, tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama dan aspek hak-hak politik menurun disebabkan oleh kurangnya tingkat partisipasi masyarakat

“Dalam memberikan kritik dan masukan kepada penyelengaraan pemerintahan, aspek lembaga demokrasi meningkat, yaitu Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, upaya penyediaan infomasi APBD oleh pemerintah daerah, dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau Polisi,” tutur Malik.

Hadir dikegiatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi, Kabid Penguatan Demokrasi Menkopolhukam Kolonel Inf Sidik, Pasi Analis Korem 142/Tatag Letda Inf Hakim, para anggota IDI dan Pokja. (Bagus/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya