Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Mamasa RAPBD Tahun Anggaran 2020

21 November 2019 23:10
Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Mamasa RAPBD Tahun Anggaran 2020
Rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 oleh Bupati Mamasa dan pandangan umum fraksi dipimpin langsung Ketua DPRD Mamasa Orasan Soleman, berlangsung di ruang paripurna DPRD Mamasa, Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulbar. (Jo Alexander/Trans89.com)

MAMASA, TRANS89.COM – Rapat paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 oleh Bupati Mamasa dan pandangan umum fraksi dipimpin langsung Ketua DPRD Mamasa Orasan Soleman didampingi Wakil Ketua DPRD Mamasa Juan Gayang Pongtiku dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Mamasa Marthinus Tiranda serta 100 orang tamu undangan, berlangsung di ruang paripurna DPRD Mamasa, Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (21/11/2019).

Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman mengatakan, jumlah anggota DPRD Mamasa hadir 21 orang, maka sesuai dengan ketentuan atau korum.

“Maka rapat paripurna dewan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Orsan.

Sementara penyampaian nota keuangan RAPBD Mamasa tahun anggaran 2020 oleh Wabup Mamasa, Marthinus Tiranda menyampaikan, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis, diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan,” papar Marthinus.

Ia menjelaskan, selain memprioritaskan terus pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja sebagai salah satu langkah sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Dalam Paradigma baru manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut, berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat luas, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja, terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,” jelas Marthinus.

Menurutnya, pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan, dimana RAPBD Tahun Anggaran 2020 meliputi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.051.714.379.801,14 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp85.676.552.310,74, dana perimbangan Rp779.420.477.070, 00, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp186.617.350.420,40.

“Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.048.481.176.785, 14 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp607.874.279.428,84, belanja langsung sebesar Rp440.606.897.356,30. Dari total pendapatan daerah dikurangi total belanja daerah maka terdapat surplus sebesar Rp3.233.203.016,00. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp8.064.095.632,00, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp11.297.298.648, 00, terdiri dari penyertaan modal daerah pada BPD Sulselbar dan PDAM Mamasa Rp.1.010.000.000,00, pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp10.287.298.648,00. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp3.233.203.016,00,” tutur Marthinus.

Dirinya menyebutkan, dari uraian pendapatan dan belanja yang direncanakan maka terdapat surplus untuk menutupi pembiayaan, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bersaldo nol rupiah.

“Untuk mewujudkan tata kelola keuangan kita yang lebih baik maka diperlukan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, termasuk antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif terutama dalam penempatan kegiatan dan program yang berskala prioritas dan dapat menunjang kemajuan pembangunan di Kabupaten Mamasa,” sebut Marthinus.

Selanjutnya penyampaian pandangan fraksi tentang rencana RAPBD Mamasa tahun anggaran 2020 diawali fraksi Nasdem diwakili Arwin menerima penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 oleh Bupati Mamasa dilanjutkan dan dibahas sesuatu dengan aturan mekanisme yang ada.

Fraksi PKS diwakili Juan Gayang Pongtiku juga menerima rancangan pembahasan RAPBD Mamasa tahun anggaran 2020.

Perwakilan Fraksi PKB, M Sapri termausk menerima pada pembahasan RAPBD Mamasa Tahun Anggaran 2020 untuk dibahas dgn mekanisme DPRD Mamassa dan UU yang berlaku.

Fraksi Golkar diwakili Jupri Samboma’dika menerima dan setuju nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati Mamasa untuk teruskan dan dibahas sesuai aturan yang berlaku.

Fraksi Demokrat diwakili Pelipus Pali’pangan dengan tanggapan atas nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 oleh Bupati Mamasa menerima keuangan RAPBD dan membahas sesuai aturan yang berlaku.

Fraksi gabungan PDIP PAN diwakili Yohanes Karatong menerima nota keuangan RAPBD 2020 dan membahas ke tingkat selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku, dengan catatan bahwa adanya inpretiktasi perbedaan antara eksekutif dan legislatif tentang regulasi, sehingga baru saat ini kita membahas RAPBD pada saat ini.

Fraksi gabungan PPP dan Gerindar dibacakan Junaedi, akhir RAPBD Mamasa menerima RAPBD 2020 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yg berlaku, dengan memberi masukan sesuai amanat UU tentang pengurangan belanja daerah meyakini dalam penyusunan RAPBD sesuia mekanisme dan rambu rambu aturan. (Jo/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya